Mengeja Indonesia

Tanggapan Atas Kritik Terhadap Marxisme7 min read

Para intelektual liberal menganggap konsep dan praktik politik Marxis sebagai anti-liberal dan demokratis. Betulkah? Untuk itu, mari kita lihat bagaimana Partai Liberal mengkritik praktik politik Marxisme. Misalnya kritik Mitchell Dean terhadap kediktatoran Republik Rakyat Tiongkok (RRT) yang mengeluarkan kebijakan satu anak dan pemerintah Nazi yang melakukan pembersihan etnis. Menurut Mitchell, ini adalah deskripsi tentang bagaimana pengetahuan manusia terdistorsi dalam bentuk pemerintahan otoritarian.[1]

Menarik juga bagaimana penggambaran Solzhenitsyn tentang otoritarianisme Soviet terjadi selama pemerintahan Stalin.

“Kamp khusus itu pasti menjadi salah satu karya favorit Stalin di tahun-tahun terakhirnya. Setelah banyak eksperimen tentang hukuman dan reedukasi, dia akhirnya bisa mengusulkan bentuk hukuman yang sempurna: sebuah organisasi yang ringkas dan terdiri dari orang-orang tanpa wajah yang diwakili angka-angka, yang secara psikologis telah dicerabut dari tanah air yang telah melahirkan mereka. Organisasi yang melahirkan mereka memiliki pintu masuk tetapi tidak ada jalan keluar. Ia hanya melahap musuh-musuh rakyat dan menghasilkan produk industri dan mayat-mayat”[2]

Kemudian, kritik ini digunakan sebagai amunisi melawan sosialisme, marxisme, dan komunisme. Kritikan tersebut dilakukan pada pemerintahan Soviet yang dipimpin oleh Stalin, namun sebagian orang memang menduga bahwa pemerintahan tersebut diragukan yang menerapkan prinsip-prinsip Marxisme-Leninisme terkait dengan negara-negara sosialis. Mengenai tirani Stalinisme, memang benar, namun patut dipertanyakan apakah Stalin secara konsisten menerapkan prinsip-prinsip sosialis yang digariskan oleh Marxisme-Leninisme dengan konsisten ini patut kita ragukan.

Sidney Hook, yang mewakili Partai Liberal Amerika Serikat, juga melancarkan serangkaian kritik terhadap Marxisme. Menurutnya, konsep perjuangan kelas telah runtuh akibat munculnya nasionalisme dan rasisme. Menurutnya, hal ini meruntuhkan pernyataan Marx bahwa “pekerja tidak punya tanah air”. Dia juga mengkritik konsep negara Marx, bahwa itu tidak sesuai dengan praktik. Baginya, penghapusan konsep kelas menyebabkan kepunahan negara tidak sesuai dengan pendekatan Soviet selama pemerintahan Stalin. Dalam pemerintahan Stalin, Uni Soviet memperkuat fungsi negara dan masih mempertahankan alat represi, seperti polisi. Menurut Hook, pemerintah Soviet di bawah Stalin membentuk kelas penguasa baru untuk menindas rakyat Rusia.[3]

Selain itu, Hook juga berpendapat bahwa kapitalisme tidak dihancurkan seperti yang diramalkan oleh Marx, tetapi telah berkembang menjadi negara yang makmur. Hal ini dikarenakan perluasan proses demokrasi telah mempengaruhi struktur ekonomi masyarakat.[4] Menurut Hook, Lenin mengkonseptualisasikan kediktatoran proletariat bergantung pada kediktatoran Partai Komunis dan dalam prakteknya, kediktatoran komunis bergantung pada kediktatoran politbiro yang diakhiri dengan pemerintahan satu orang atau tiran.[5] Pernyataan Hook tersebut perlu ditinjau lagi. Benarkah Lenin yang mengkonseptualisasikannya? Apa sumbernya? Karena jika sumbernya tidak jelas, maka ini adalah manipulasi kebenaran ajaran Marxis-Leninis.

Konsep Negara Marxisme yang dikemukakan oleh Lenin dapat ditemukan dalam buku “Negara dan Revolusi“, tetapi sekali lagi, tidak ada paragraf, kalimat atau kata yang dapat mengungkapkan kediktatoran Partai Komunis secara khusus. Yang ada adalah pernyataan Lenin, bahwa kediktatoran proletariat bukan lagi unit penindas khusus, tetapi unit penindas umum di mana mayoritas rakyat menentang minoritas borjuis. Dengan kata lain, kediktatoran proletariat adalah suatu bentuk organisasi proletariat yang melawan borjuasi. Hanya saja organisasi ini memiliki kekuatan yang lebih besar dari pada organisasi proletar sebelum ia merebut negara. Menurut logika filsafat politik Marxis, organisasi perlawanan proletar (kediktatoran proletariat) akan lenyap dengan matinya negara.

Baca Juga:  Sistematika Marxisme oleh Friedrich Engels

Kritik Hook hampir sama dengan kritik Solzhenitsyn terhadap pemerintahan Soviet pada masa pemerintahan Stalin. Perbedaannya adalah bahwa Hook tidak memberikan sumber yang jelas tentang konsep Marxis yang dia kritik. Sidney Hook mengkritik konsep yang dia klaim sebagai Marxis-Leninisme, tetapi masih perlu diragukan keaslian dan asal-usul konsep Marxis yang dia kritik.

Sejauh menyangkut Stalinisme, seorang Marxis dan juga Komunis, Leon Trotsky percaya bahwa Stalinisme adalah realitas sejarah yang bertentangan dengan demokrasi. Menurut Trotsky, Stalinisme tidak mewakili kediktatoran proletariat, tetapi respon dari birokrasi besar untuk melawan kediktatoran proletariat. Stalinisme dengan jelas menegakkan kembali hak-hak istimewa yang ada dalam masyarakat borjuis. Stalinisme mengubah manajemen sosialis menjadi oligarki Kremlin[6].

Kesalahan Stalinisme adalah bahwa kehancuran negara tidak memiliki dasar yang fundamental, yaitu penghancuran mesin-mesin aparatus negara borjuis. Stalin tidak menghancurkan mesin ini. Menurut Marxisme-Leninisme, revolusi sosialis harus membubarkan tentara reguler, yang digantikan oleh tentara rakyat[7]. Dengan melibatkan seluruh rakyat dalam fungsi pertahanan negara, maka aparat militer menjadi model pertahanan negara. Contoh konkritnya adalah pertempuran di Surabaya, pada 10 November. Pertempuran Surabaya mampu menggerakkan massa untuk berpartisipasi aktif dan pasif dalam perang melawan musuh bersama pada saat itu, yaitu tentara Inggris melindungi (menyelundupkan) Nederlandsch Indië Civiele Administratie atau Netherlands-Indies Civiele Administration (disingkat NICA; lit. “Pemerintahan Sipil Hindia Belanda”) ke wilayah Indonesia.

Ini adalah kesalahan pertama yang dibuat oleh Uni Soviet di bawah Stalin, bahwa tentara reguler tidak bubar. Kedua, birokrasi belum dibubarkan. Menurut konsep Marxisme-Leninisme, birokrasi sebagai sistem borjuis harus dibubarkan dan diganti dengan badan administratif yang berfungsi secara bergantian untuk jangka pendek[8].

Kedua hal ini adalah kesalahan Stalinisme. Oleh karena itu, Uni Soviet di bawah kepemimpinan Stalin bukanlah negara sosialis. Uni Soviet di bawah kepemimpinan Stalin adalah negara borjuis, yaitu kapitalisme negara. Kondisi yang menyebabkan berdirinya negara semacam itu disebabkan oleh krisis yang melanda Rusia pasca revolusi dan perang saudara.

Bertrand Russell mengunjungi Uni Soviet pada 1920, setelah revolusi dan di bawah kondisi perang sipil (1918-1921), ia menyaksikan krisis pangan di Rusia dan diiringi dengan jam kerja yang panjang rakyat Rusia dengan fasilitas yang minim. Upah yang lebih rendah telah semakin menambah beban penderitaan rakyat Rusia, dan hari libur menjadi langka dan sulit untuk didapatkan. Polisi menggeledah orang yang akan melakukan wisata.[9]

Namun selain itu, ia juga melihat bahwa tingkat kekacauan dan kriminalitas sangat rendah, terjadi kebebasan politik, semua orang bekerja keras, setiap jabatan dalam pemerintahan diisi penuh dengan intelektual, dan kebanyakan orang menghargai dan menikmati seni yang berkualitas dengan gratis. Kurangnya orang mabuk dan prostitusi.[10]

Situasi pasca-perang saudara di Rusia memaksa Lenin untuk memperkenalkan kebijakan untuk menghadapi berbagai krisis yang melanda Rusia. Kebijakan ini disebut NEP (New Economic Policy), yang pada hakikatnya adalah pemulihan ekonomi pasar, tetapi hasilnya adalah memperkuat kembali borjuasi[11]. Akibatnya, karena kekurangan personel pemerintah, kader Bolshevik terbaik (pelopor revolusi Rusia, yang berarti mayoritas) gugur dalam perang saudara dengan Aliansi Borjuis Eropa (Tentara Putih) dan ingin menghancurkan Revolusi Oktober 1917.

Baca Juga:  Pemikiran Marxisme dan Komunisme

Ketika banyak kader terbaik Bolshevik gugur, banyak intelektual direkrut untuk mengisi posisi kosong di pemerintahan (Uni Soviet / Majelis Rakyat), setelah sifat birokratik dari intelektual ini disadari maka dilancarkanlah pembersihan di dalam tubuh partai Bolshevik. Orang yang bertanggung jawab atas tugas ini adalah Stalin. Stalin malah memperkuat status intelektual partai. Dia mengisi jabatan-jabatan dipartai dengan orang yang setia padanya (kebanyakan adalah intelektual).

Ketika Lenin menderita stroke pada tahun 1922, Stalin mengganti nama Partai Bolshevik menjadi Partai Komunis Uni Soviet, dan ia sendiri menjabat sebagai Sekretaris Jenderal. Sejak itu, Stalin melenyapkan semua lawan politiknya, termasuk para veteran Bolshevik yang selama ini dipercaya oleh Lenin. Lenin menyesali hal ini dan menunjukkan bahwa Stalin tidak layak menduduki jabatan Sekretaris Jenderal, tetapi sudah terlambat.[12]

Stalinisme berawal dari kondisi krisis yang kompleks, yang membuat rakyat Rusia miskin dan lapar, dan Tentara Merah harus mendapatkan jatah yang cukup untuk meningkatkan efektivitas tempurnya. Selain itu, penyelenggara negara harus mendapatkan jatah yang cukup agar produksi industri tetap berjalan. Stalin diminta untuk menyelesaikan masalah ini, itulah sebabnya ia mengambil langkah-langkah sulit dalam praktik politik[13].

Kediktatoran Stalin disebabkan oleh kesalahan yang dibuat oleh Lenin. Namun, tidaklah adil untuk menganggap semua tirani Stalinisme sebagai perwakilan dari praktik politik Marxisme-Leninisme. Praktik Stalinisme sebenarnya sangat berbeda dengan prinsip filosofis Marxisme.

Memperkuat tentara reguler, daripada menghapus institusi bersenjata ini, melanggar konsep Majelis Rakyat, yang merupakan satu-satunya perwakilan yang diakui dari pekerja dan kelas tertindas lainnya (perwakilan rakyat yang sebenarnya) dan keputusannya memiliki karakteristik proletar (mengacu pada komune Paris)[14]. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa negara Soviet adalah negara borjuis yang mengaku sebagai sosialisme Marxis karena masih mempertahankan unit khusus yang menindas. Kesalahan serupa juga terjadi di negara lain yang menamakan dirinya negara sosialis kapitalis, seperti China yang terkenal dengan pembantaian Lapangan Tiananmen.



[1] Dean, M., 2002, “Liberal Government and Authoritarianism” dalam Economic And Society Journal, Volume 31 No. 1 February 2002.

[2] Solzhenitsyn, A.I., 2004, Gulag, terj. Akhmad Santoso, PT Bentang Pustaka, Yogyakarta.

[3] Bachtiar, H.W., 1986, Percakapan dengan Sidney Hook tentang 4 Masalah Filsafat, Etika, Ideologi Nasional, Marxisme, Eksistensialisme, Penerbit Djambatan, Jakarta.

[4] Ibid

[5] Ibid

[6] Trotsky, L, Dewey, J, Novack, G., 2002, Ada Apa Dengan Kita, Moralitas Marxist Versus Liberal, terj. Siti Farida, Panopticon, Yogyakarta.

[7] Kusumandaru, K.B, 2004, Karl Marx, Revolusi dan Sosialisme, Resist Book, Yogyakarta.

[8] Ibid

[9] Russell, B., 1962, The Pratice And Theory Of Bolshevism, Unwin Books, London.

[10] Ibid

[11] Kusumandaru, K.B, 2004, Karl Marx, Revolusi dan Sosialisme, Resist Book, Yogyakarta.

[12] Ibid

[13] Ibid

[14] Marx, K dan Engels, F., 1964, Manifes Partai Komunis, terj. Depagitprop CC PKI, Jajasan Pembaruan, Jakarta.

Muhammad Habibi

Buruh negara yang memperhatikan demokrasi, sosial dan ekonomi

Add comment

Follow us

Don't be shy, get in touch. We love meeting interesting people and making new friends.