Partai Buruh Indonesia Mencari Identitas 1945-1946 (Bagian 2)9 min read
Dimas Muhammad Erlangga
14 April 2021 08:54
.
9 min read
Banyak faktor yang membuat kaum buruh harus mengubah bentuk organisasi yang lahir pada masa awal Revolusi Agustus 1945 itu menjadi sebuah organisasi politik. Salah satu diantaranya adalah dorongan berbagai maklumat yang dikeluarkan pemerintah republik, salah satunya Maklumat No. X tahun 1945. Karena susunan organisasi mereka belum begitu kuat, susunan perubahan Pemerintahan pun akan sangat menentukan arah yang hendak dituju. Konsekuensinya, semua organisasi termasuk serikat buruh dan organisasi buruh lainnya harus selalu mengikuti kemauan pemerintah.
Pada 18 Agustus 1945, pemerintah RI yang baru terbentuk mengeluarkan sebuah maklumat,
“Dengan ini dimaklumkan bahwa pembangunan negara Indonesia merdeka yang dikehendakan oleh rakyat sekalian diwaktu ini sedang dijalankan dengan seksama. Beberapa tenaga yang berani bertanggungjawab terhadap rakyat ikut serta didalam pembangunan ini…diharap sekalian rakyat Indonesia. Dari segala lapisan tinggal tenteram, tenang, siap sedia, dan memegang teguh disiplin…”
Maklumat kepada rakyat Indonesia ini tampaknya ditujukan kepada golongan muda Jakarta yang sehari sebelumnya menyiarkan isi teks proklamasi melalui kantor berita domei yang berhasil mereka rebut. Tak pelak isi proklamasi tersebut membangkitkan semangat rakyat diseluruh seantero Indonesia. Dalam tempo singkat sambutan massa mewujud lewat beberapa organisasi Perjuangan sejak akhir bulan Agustus 1945. Semangat proklamasi kemerdekaan menggelora dibeberapa kota dari Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surakarta, dan Surabaya.
Beberapa fasilitas penting diambil alih dan diduduki, terkadang lewat bentrokan bersenjata dengan aparat militer Jepang yang enggan melepas kekuasaan untuk meraih fasilitas-fasilitas penting tersebut. Jakarta, sebagai kota yang dianggap pusat kegiatan Revolusioner dalam menuntun jalannya Revolusi terlibat hal serupa. Kelompok-kelompok tertentu didalam masyarakat mulai membangun berbagai organisasi. Sekelompok pemuda dan pemudi membentuk Committe Van Actie untuk menampung dan menyalurkan hasrat Masyarakat Jakarta yang tengah membara. Selain itu mereka membentuk beberapa komite khusus seperti Angkatan Pemuda Indonesia (API) yang diperuntukkan untuk golongan muda di kota itu dan sekitarnya untuk :
“Memperteguh negara republik Indonesia yang berdasarkan kedaulatan rakyat dan memperjuangkan Masyarakat yang berdasar sama rata, sama rasa”
Sementara mereka yang berada di barisan kaum Tani berhimpun dalam sebuah laskar Perjuangan bernama Barisan Rakyat (BARA) dan mereka yang berada di Barisan Buruh berkumpul dalam Barisan Buruh Indonesia (BBI). BBI menegaskan akan mempelopori dan menjadi motor pergerakan organisasi kaum buruh. Disamping itu, BBI menyatakan diri sebagai organisasi Perjuangan yang akan merintis serikat-serikat buruh dan organisasi buruh lainnya. Sebelum melaksanakan tugas sangat penting itu, BBI akan mengutamakan Perjuangan menjaga dan mempertahankan kemerdekaan RI.
Pola pembentukan organisasi-organisasi Perjuangan diberbagai kota hampir serupa. pada awalnya koordinasi diantara berbagai organisasi yang baru dibentuk tak tersusun rapi, namun diseluruh Jawa berdiri organisasi kepemudaan mirip dengan organisasi yang lahir di Jakarta. Kelompok pemuda di Semarang, misalnya berhasil membentuk sebuah organisasi Perjuangan bernama Angkatan Muda Republik Indonesia (AMRI), Di Surabaya dibentuk Pemuda Republik Indonesia (PRI), dan di Yogyakarta dibentuk Gerakan Pemuda Republik Indonesia (GPRI). Lain halnya dengan BBI yang dibentuk pertama kali di Jakarta. Tidak semua daerah bisa membentuk organisasi Perjuangan Buruh.
Dalam sebuah pertemuan di Gedung Jalan Menteng No. 31, Jakarta, berlangsung pemilihan kepengurusan BBI Jakarta. Koesnaeni terpilih sebagai Ketua didampingi Pandu Kartawiguna sebagai Wakil Ketua. Walaupun belum menjadi sebuah organisasi yang rapi dan lengkap dalam sebuah pertemuan singkat pada tanggal 6 September 1945 berhasil disusun dan ditetapkan arah Perjuangan BBI.
Organisasi Perjuangan Buruh ini harus mengendalikan aksi-aksi perebutan gedung atau sarana vital yang lain, dan menempatkan anggota atau wakilnya ditempat yang telah dikuasai tersebut. Diputuskan pula untuk secepatnya membangun cabang-cabang BBI disetiap Kota di pulau Jawa dan diseluruh Indonesia. Hasil keputusan itu disebarluaskan melalui media pamflet atau selebaran, baik yang diterbitkan BBI maupun pemerintah. Satu diantaranya adalah selebaran Soeara Ra’jat No. 1 yang berisi antara lain :
Pertama, negara Republik Indonesia telah berdiri pada 17 Agustus 1945 dan rakyat telah merdeka, bebas dari pemerintahan asing.
Kedua, semua kekuasaan harus berada ditangan bangsa dan negara Indonesia.
Ketiga, Jepang sudah kalah perang dan tidak berhak menjalankan kekuasaan di wilayah Indonesia.
Keempat, Rakyat Indonesia harus merebut persenjataan dari Militer Jepang.
Kelima, seluruh perusahaan, termasuk kantor-kantor, pabrik-pabrik, pertambangan, perkebunan dan sebagainya harus direbut dan dikuasai oleh Rakyat Indonesia dari tangan Jepang. Seruan yang tertuang dalam selebaran itu menyebar cepat dan disambut antusias disetiap wilayah kota di Jawa.
Program dasar yang dikeluarkan dari Menteng 31 itu kemudian dijadikan pedoman oleh beberapa organisasi Perjuangan, termasuk BBI. Poin Keempat dan kelima siaran rakyat tersebut jelas diperuntukkan bagi Kaum Pekerja untuk segera bertindak. Dari Klaten, M. Boestanim, aktivis buruh tekstil, mempelopori BBI Klaten yang mendapat dukungan penuh Ketua BBI Surakarta, Muhammad Daljono. Sekitar 1500 serikat pekerja termasuk para Pamong Praja dan kepolisian, bergabung kedalam BBI Klaten.
Baca Juga:
Di Yogyakarta, aksi merebut dan mengambilalih beberapa perusahaan dan kantor jawatan berjalan serempak. Dengan bekal senjata seadanya, Masyarakat Yogyakarta menangkap dan mendesak Aparat Militer Jepang untuk menyerahkan kekuasaan. Bukan hanya Buruh, sebagian besar Warga di Kota itu juga ikut turun dalam aksi itu. Aksi perebutan dan pengambilalihan tersebut berlangsung siang hari dan berhasil menguasai 30 Perusahaan penting, termasuk Yokohama Specie Bank.
Untuk sementara, manajemen perusahaan atau jawatan-jawatan tersebut diserahkan kepada Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID) Yogyakarta. Aksi terakhir ya g berlangsung pada 7 Oktober 1945 lebih bersifat aksi merebut kekuasaan dari Jepang. Setelah itu, penjuru Yogyakarta dan sekitarnya relatif bersih dari pengaruh militer negeri matahari terbit dan asing. Pada awalnya tidak terlihat adanya koordinasi namun perlahan-lahan muncul rasa persatuan diantara para pekerja yang sebelumnya terbelah dalam kelompok-kelompok seperti pegawai negara, pekerja kesultanan, dan pegawai partikelir.
Setelah aksi-aksi tersebut, mereka menyebut diri sebagai Pegawai Republik Indonesia langsung membentuk BBI Yogyakarta yang bertujuan memperteguh negara Republik Indonesia yang berdasarkan kedaulatan rakyat. Berdirinya BBI Kabupaten Adikarto dan Wates menandai berakhirnya fase pertama pembentukan organisasi Perjuangan Buruh di Kota Yogyakarta dan sekitarnya. Sejumlah mosi dilayangkan yang pada intinya mendukung Pemerintahan Republik dibawah Dwitunggal Sukarno-Hatta.
Walaupun seluruh perusahaan, pabrik, gedung-gedung, serta Kantor Jawatan telah diserahkan kepada pemerintah, belum tersusun aturan yang jelas bagaimana mengelola semua sarana dan prasarana tersebut. Pemerintah melalui Departemen Kemakmuran kemudian menerbitkan beberapa peraturan antara lain aturan mengawasi perusahaan-perusahaan yang pimpinannya diserahkan kepada Orang-orang Indonesia. Jadi, pemerintah hanya bertugas mengawasi dan memimpin perusahaan dan pabrik-pabrik yang telah direbut dari tangan Jepang.
Untuk mengelola perusahaan, pabrik, dan jawatan-jawatan itu, pemerintah membentuk beberapa dewan pengawas perusahaan selaku pimpinan perusahaan sekaligus Pimpinan Buruh perusahaan dan pabrik atau jawatan bersangkutan. Tugas organisasi serikat buruh yang mencoba bertindak sebagai pimpinan tunggal sebagaimana dicanangkan sejak awal pembentukan BBI, kini diambil alih Pemerintah. Namun demikian, tampak jelas pemerintah tidak mampu mengawasi dan memimpin seperti tercantum dalam aturan yang telah dikeluarkan. Bahkan organisasi BBI senantiasa diabaikan dan tidak dilibatkan dalam mengelola perusahaan dan pabrik-pabrik itu.
Kaum Buruh pun berusaha menata kembali organisasi masing-masing sekaligus membentuk serikat buruh yang solid. Sebagaimana, diamanatkan sejak awal pembentukan BBI. bahkan Habromartoko, salah seorang tokoh yang pernah ikut aksi pengambilalihan dan perebutan perusahaan serba jawatan-jawatan vital di Yogyakarta menegaskan bahwa buruh dan serikat-serikat buruh sudah siap dengan senjata berupa aksi mogok. Dia berharap kesalahan pemerintah kepada kaum Buruh tidak lagi terulang. Jelas, Habromartoko disini mendesak kaum buruh agar meletakkan dasar landasan Perjuangan didalam organisasi yang lebih rapi.
Pada waktu hampir bersamaan dengan pembentukan BBI. Kaum Buruh di Jakarta mulai melancarkan aksi pengambilalihan berbagai jawatan pemerintah dan perusahaan milik asing. Salah satunya jawatan kereta api. Pada 3 September 1945, Buruh Bengkel Kereta Api di Manggarai, mengeluarkan resolusi yang menegaskan bahwa jaringan kereta api di Indonesia sepenuhnya milik RI. mereka yang menamakan diri Pekerja Negara RI Ini kemudia membentuk sebuah komite yang mengatur pengambilalihan seluruh jaringan kereta api.
Hari-hari berikutnya, Buruh-buruh perusahaan Trem Kota Jakarta mengambilalih seluruh Trem yang beroperasi di Jakarta, Selain membentuk sebuah komite. Ketua komite ini ialah Warsono, aktivis Buruh era 1930-an. Demikian pula Buruh Stasiun Kereta Api Jakarta Kota yang dibawah pimpinan Armansyah merebut stasiun ini dari tangan Jepang. Awal Oktober 1945, seluruh aktivis jawatan kereta api dan trem di Jakarta yang Disatukan dalam jawatan kereta api praktis berada dibawah pengawasan buruh-buruh Indonesia.
Pertengahan Oktober 1945, setelah pertemuan singkat pada 6 September 1945, beberapa pimpinan Buruh berkumpu kembali l di Jakarta untuk mendiskusikan peran Buruh dalam Perjuangan menegakkan Republik, sekaligus menyesuaikan Azas gerakan Buruh dengan tuntutan zaman. Dalam pertemuan tersebut, mereka kembali menegaskan bahwa BBI adalah sebuah organisasi Perjuangan yang mewakili serikat buruh dan organisasi Perjuangan yang mewakili serikat buruh dan organisasi-organisasi buruh yang ada.
Dalam pertemuan itu juga, berlangsung penggantian kepengurusan BBI Jakarta. Ketua BBI Jakarta Koesnaeni menyerahkan posisi jabatannya ke Njono, sedangkan Pandu Kartawiguna tetap diposisi sebagai Wakil Ketua. Pengurus BBI Jakarta atas nama seluruh BBI se-Indonesia kemudian mengeluarkan resolusi yang mendesak KNIP dan KNID Untuk mengakui BBI sebagai satu-satunya organisasi yang mewakili Gerakan Buruh. Selain meminta KNIP dan KNID untuk mengakui wakil-wakil Buruh yang diutus dan diangkat oleh BBI, pengurus BBI Jakarta juga mendesak KNIP & KNID agar menyampaikan permintaan dan pengakuan itu kepada masyarakat dan pemerintah.
Departemen Sosial bersedia mengakui dan mendukung sepenuhnya gerakan buruh, dalam hal ini BBI. namun demikian, pengakuan sebagai satu-satunya organisasi yang mewakili kepentingan buruh yang dituntut BBI Jakarta sebenarnya tidak perlu, karena pada saat bersamaan KNIP telah menginstruksikan KNIP setiap Provinsi, Kabupaten/Kota dan Keresidenan, untuk membantu mempromosikan pembentukan serikat-serikat buruh dan organisasi kaum Tani. Bahkan, Menteri Sosial Iwa Kusumasumantri Sendiri menghimbau BBI merapatkan barisan sehingga koordinasi didalam tubuh organisasi Perjuangan ini menjadi lebih solid. Himbauan tersebut ditanggapi BBI Jakarta dengan menyatakan akan menyelenggarakan sebuah Forum Musyawarah Besar (Kongres).
BBI Jakarta mengumumkan rencana tersebut itu setelah pemerintah menyatakan bersedia membantu penyelenggaraan musyawarah besar. BBI Surakarta diberi tugas menyusun agenda, aturan, dan waktu musyawarah besar itu. Kota Surakarta dipilih sebagai tempat musyawarah besar karena dinilai aman dari jangkauan musuh. Setelah merampungkan semua rencana dan agenda, panitia musyawarah menetapkan waktu musyawarah besar itu akan berlangsung 2 hari penuh dari tanggal 7-9 November 1945.
Baca Juga:
Dalam susunan kepanitiaan tercantum nama Pakubuwono XII, Mangkunegara VIII, dan Komisaris Tinggi Yogyakarta-Surakarta Raden Panji Suroso sebagai pelindung. Sedangkan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID) Surakarta diangkat sebagai penasehat. Karena tidak hanya mengundang wakil-wakil serikat buruh atau organisasi buruh lain yang telah bergabung dalam BBI, Panitia menetapkan Musyawarah Besar ini terbuka untuk umum. Gagasannya adalah mengorganisasi sebuah kongres buruh dan tani yang diperuntukkan bagi semua cabang BBI, serikat-serikat Buruh, organisasi-organisasi Buruh, dan organisasi kaum tani.
Setelah menetapkan waktu, tempat, dan nama Musyawarah Besar, panitia kemudian menyebarkan undangan keseluruh peserta musyawarah besar. BBI setiap daerah menyambut hangat rencana pertemuan besar tersebut. Walaupun tidak diharuskan membawa nama BBI, setiap utusan tetap menyandang nama BBI daerah masing-masing. BBI Jakarta yang sejak awal menyatakan diri sebagai BBI Pusat menegaskan bahwa perwakilan yang akan datang ke Musyawarah besar itu adalah utusan dari BBI Jakarta. Berbeda dengan BBI Jawa Timur, Semua utusan BBI provinsi itu akan datang menghadiri kongres tetap dengan mengatasnamakan diri sebagai BBI Jawa Timur. Syamsu Harja Udaya, Ketua BBI Surabaya, ditunjuk sebagai ketua utusan BBI Jatim.
Dua hari sebelum musyawarah besar diharuskan berada di Surakarta, pemerintah menerbitkan sebuah maklumat tentang pembentukan parpol-parpol yang disebut Maklumat No. X 3 November 1945. Maklumat itu beredar luas diantara serikat-serikat buruh dan organisasi buruh, termasuk BBI. namun, hampir semua utusan BBI, kecuali BBI Jatim sepakat untuk tidak membahas isi Maklumat tersebut dalam acara musyawarah besar. Bahkan, BBI Jakarta mengingatkan para peserta musyawarah bahwa tujuan acara “kongres” tersebut harus sesuai dengan rencana semula, yakni merapatkan barisan dan membangun koordinasi diantara BBI Pusat-Daerah sekaligus menetapkan tugas-tugas BBI selanjutnya.
(Bersambung)
