Peran Vital Amicus Curiae dalam Menyelesaikan Sengketa Hasil Pilpres 20245 min read
Redaksi
19 April 2024 13:42
.
6 min read
Konsep “Amicus Curiae” atau “sahabat pengadilan” adalah suatu mekanisme dalam hukum yang memperbolehkan individu atau organisasi yang tidak secara langsung terlibat dalam suatu perkara hukum, namun memiliki minat atau kepentingan terhadap kasus tersebut, untuk menyampaikan pandangan hukumnya kepada pengadilan. Peran mereka terbatas pada penyampaian pandangan dan tidak termasuk sebagai pihak yang berperkara.
Tradisi Amicus Curiae berakar pada hukum Romawi dan kemudian diadaptasi oleh sistem hukum Common Law. Dalam praktiknya, ini memberikan kesempatan bagi hakim untuk mempertimbangkan pandangan dari berbagai pihak yang terkait dengan kasus yang sedang dihadapi, tanpa harus menjadikan mereka sebagai pihak yang berperkara secara langsung. Amicus Curiae memungkinkan hakim untuk mendapatkan wawasan yang lebih luas dan mendalam tentang isu hukum yang kompleks.
Di Indonesia, konsep Amicus Curiae juga telah digunakan dalam beberapa keputusan pengadilan, termasuk dalam kasus terkenal Prita Mulyasari. Penggunaan konsep ini di Indonesia berlandaskan pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mengharuskan hakim untuk mengeksplorasi dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang berlaku di masyarakat. Ini menegaskan bahwa pengadilan terbuka untuk mempertimbangkan pendapat hukum dari pihak-pihak yang berkepentingan, meskipun mereka tidak terlibat langsung sebagai penggugat atau tergugat dalam suatu perkara.
Dalam Pasal 14 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005, terdapat ketentuan mengenai pihak terkait yang berkepentingan tidak langsung dalam suatu perkara. Pihak-pihak ini meliputi mereka yang karena posisi, tugas utama, dan fungsi mereka dianggap perlu untuk memberikan keterangan; serta mereka yang keterangan mereka dianggap penting untuk keperluan informasi, meskipun hak dan kewenangan mereka tidak terpengaruh langsung oleh isi permohonan, namun memiliki perhatian besar terhadap permohonan tersebut.
Amicus Curiae berperan sebagai penyedia opini atau pandangan hukum yang dapat digunakan oleh hakim sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan. Mereka tidak berperan sebagai pihak yang secara langsung terlibat dalam proses peradilan, seperti terdakwa, saksi, atau hakim.
Amicus Curiae biasanya terdiri dari individu atau organisasi yang memiliki pengetahuan atau kepentingan terhadap isu tertentu yang dibahas dalam suatu perkara, seperti organisasi lingkungan yang mungkin memberikan pendapat terkait dengan dampak lingkungan dari sebuah keputusan hukum.
Dalam pengambilan keputusan, hakim diharapkan mencapai harmonisasi antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Amicus Curiae dapat menjadi sumber informasi tambahan yang mendukung hakim dalam memastikan bahwa keadilan tercapai dalam putusan mereka, khususnya jika pendapat yang diberikan relevan dengan kasus yang sedang dihadapi.
Dalam praktik hukum, Amicus Curiae tidak eksklusif untuk diajukan oleh advokat saja. Individu yang memiliki pengetahuan mendalam mengenai suatu perkara juga dapat mengajukan pendapat mereka yang dianggap bernilai bagi pengadilan. Keterangan dari Amicus Curiae bisa disampaikan melalui tulisan, yang biasanya disebut sebagai “Amicus Brief,” atau secara lisan selama persidangan.
Peran Amicus Curiae terbatas pada pemberian masukan kepada hakim, dengan fokus pada peningkatan aspek keadilan dalam pengambilan keputusan. Dukungan ini sangat membantu hakim untuk lebih mendalami keadilan, bukan hanya terpaku pada kepastian hukum. Khususnya, Amicus Curiae yang berasal dari anggota masyarakat seringkali membawa perspektif yang berharga.
Di Indonesia, meskipun tidak ada regulasi spesifik yang mengatur tentang Amicus Curiae, hakim tetap memiliki prerogatif untuk mempertimbangkan pendapat ini dalam proses peninjauan dan pengambilan keputusan mereka, dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan.
Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman) sering dijadikan dasar hukum yang memperkuat penerimaan konsep Amicus Curiae di Indonesia. Pasal ini memandatkan hakim dan hakim konstitusi untuk secara aktif menggali dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang berlaku dalam masyarakat.
Amicus Curiae merupakan alat penting yang memungkinkan hakim untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang fakta-fakta atau prinsip-prinsip hukum yang relevan, terutama dalam kasus yang melibatkan peraturan perundang-undangan yang kontroversial dan yang mungkin memerlukan reformasi.
Peran Amicus Curiae dalam sistem peradilan sangat signifikan, terutama dalam membantu hakim memahami berbagai aspek hukum yang kompleks. Peran ini dapat dikategorikan menjadi tiga: pertama, di mana pendapat Amicus Curiae dijadikan pertimbangan utama; kedua, di mana pendapat tersebut dijadikan sebagai informasi tambahan; dan ketiga, di mana pendapat tersebut tidak dijadikan sebagai dasar pertimbangan oleh hakim.
Baca Juga:
Meskipun Amicus Curiae tidak memiliki status formal seperti saksi atau bukti dalam proses hukum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), keberadaannya masih dianggap relevan dan bisa diperhitungkan oleh hakim dalam mengambil keputusan. Hakim dapat mempertimbangkan pendapat Amicus Curiae ini dalam membentuk keyakinan saat mengadili suatu perkara.
Bagaimana Amicus Curiae dalam Sengketa Hasil Pilpres 2024
Dalam konteks sengketa hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 di Indonesia, Amicus Curiae bisa memainkan peran penting jika terdapat masalah hukum yang kompleks atau pertanyaan hukum yang memerlukan penjelasan lebih mendalam. Amicus Curiae, atau sahabat pengadilan, adalah pihak ketiga yang tidak terlibat langsung dalam sengketa namun memberikan pandangan, informasi, atau keahlian hukum yang dapat membantu Mahkamah Konstitusi atau pengadilan yang bersangkutan dalam memahami isu-isu hukum yang dihadapi.
Amicus Curiae memainkan peran krusial dalam memberikan informasi dan perspektif yang relevan, yang mungkin tidak tersedia bagi pengadilan. Berikut adalah beberapa aspek penting dimana Amicus Curiae dapat berkontribusi:
1. Klarifikasi Hukum
Amicus Curiae dapat menyediakan klarifikasi terhadap aturan pemilihan umum atau konstitusional yang mungkin ambigu atau belum pernah diinterpretasikan sebelumnya oleh pengadilan. Peran mereka sangat penting dalam membantu pengadilan memahami aplikasi hukum yang tepat.
2. Pengaruh Hukum Internasional dan Komparatif
Amicus Curiae dapat memberikan perspektif berharga tentang bagaimana isu serupa telah ditangani di yurisdiksi lain atau dalam konteks standar internasional. Insight ini memperkaya pemahaman pengadilan dengan memberikan konteks tambahan yang dapat mempengaruhi penilaian hukum mereka.
3. Aspek Teknis
Dalam kasus yang melibatkan teknologi pemungutan suara atau penghitungan suara, keahlian teknis dari Amicus Curiae bisa sangat penting. Mereka dapat memberikan penjelasan teknis yang mendetail yang membantu pengadilan memahami potensi masalah atau implikasi teknologi yang digunakan.
4. Perspektif Masyarakat Sipil
Organisasi masyarakat sipil yang berfokus pada transparansi, keadilan pemilu, dan hak-hak sipil mungkin ingin menyampaikan pandangan mereka tentang dampak sosial atau politik dari keputusan pengadilan. Pandangan ini membantu memastikan bahwa semua aspek pengambilan keputusan dipertimbangkan.
Untuk bertindak sebagai Amicus Curiae, pihak yang berkepentingan harus mengajukan permohonan ke pengadilan yang menangani sengketa Pilpres, biasanya ke Mahkamah Konstitusi. Permohonan ini harus mendetail, menunjukkan keahlian atau perspektif unik yang dimiliki oleh Amicus Curiae dan relevansinya dengan kasus yang sedang ditangani.
Penting untuk diingat bahwa penerimaan Amicus Curiae oleh pengadilan sangat tergantung pada aturan dan kebijakan pengadilan. Mahkamah Konstitusi memiliki kebebasan untuk menentukan apakah akan menerima atau menolak partisipasi Amicus Curiae. Keputusan ini didasarkan pada apakah kontribusi mereka akan memperkaya pemahaman pengadilan tentang masalah hukum yang dihadapi.
Mengeja Indonesia adalah sebuah gerakan yang otonom dan nirlaba, mengangkat isu-isu fundamental bangsa.
