Mengeja Indonesia

Merayakan Jurnalisme Masa Depan7 min read

Tahun kedua dasawarsa 2020 membawa harapan bagi banyak orang. Perasaan jengah, lelah, sekaligus kebosanan yang tidak tertahankan akibat deraan pandemi disegarkan dengan asa bahwa dalam tahun 2021 akan membawa “sesuatu” yang lebih baik. Bukan saja restorasi sektor kesehatan yang kini ringsek, tetapi juga pencerahan sektor ekonomi yang digayuti awan mendung yang (semoga) tidak benar-benar menjadi hujan.

Harapan tinggal harapan. Sebagian awan mendung telah turun menjadi hujan bagi sejumlah perusahaan pers Indonesia yang menyatakan berhenti menerbitkan edisi cetak dan bertransformasi fokus menuju platform digital. Termasuk dalam hitungan adalah Koran Tempo dan Suara Pembaruan. Nasib termalang jatuh kepada Indo Pos yang sesudah terengah-engah akhirnya mengibarkan bendera putih pada awal Januari lalu: edisi cetak dan edisi daringnya, sama-sama tutup dan berhenti terbit.

Berhentinya sejumlah perusahaan pers mencetak koran sekurang-kurangnya memberi publik bukti nyata bahwa disrupsi media dan transisi menuju “jurnalisme era digital” (istilah yang meminjam judul buku Ignatius Haryanto yang terbit 2014 lalu) bukanlah sesuatu yang datang tiba-tiba. Semuanya akan segera terjadi.

Koran yang hari ini menjadi lembaran pewarta, dalam dua dekade akan menjadi artefak sejarah dengan kredibilitas yang kuat dan akuntabel. Bisa jadi, koran-koran bekas yang kita simpan akan menjadi barang antik dua puluh tahun mendatang dan dicari-cari kolektor, peneliti, maupun sejarawan.

Kematian media cetak sudah dapat dipastikan. Pergeseran pola penerimaan informasi, didukung horizon digitalisasi yang hegemonik, secara nyata mencerminkan peringatan bagi “pemain-pemain lama” untuk cepat-cepat “turun gelanggang” dan memberikan kesempatan bagi “pemain-pemain baru” untuk mengakselerasi dan membuktikan kemampuannya. Konsumsi media daring dan portal berita kini diandalkan sebagai sumber informasi yang cepat sekaligus ladang iklan yang subur.

Kejadian yang sebaliknya melanda koran. Alih-alih sanggup menyeimbangkan, tiras koran yang mula-mula gagal menanjak, kini mengalami penurunan oplah yang signifikan dan konstan. Sebagai pelanggan, penulis merasakan jumlah halaman koran yang semakin tipis dan loper koran eceran yang semakin sulit ditemui. Seorang rekan penulis yang menjadi anggota redaksi salah satu surat kabar nasional turut berkisah pula, bahwa untuk mencetak koran yang sirkulasinya tak seberapa, percetakan harus dibantu dana operasional dari divisi yang mengelola edisi digital dan portal berita.

Akan halnya, “kematian” media cetak yang terjadi lambat laun bukan hanya untuk disesali. Selain mengajak publik pada umumnya dan pelanggan koran pada khususnya membuka mata terhadap realitas kompleks “kekalahan” surat kabar, sebuah gaya baru dalam jurnalisme turut berkembang dan dapat menjadi preseden yang baik bagi media daring.

Koran yang kini tidak lagi diandalkan dari segi kecepatan dan aktualitas mendapat keleluasaan mengobservasi berita secara lebih ekstensif dan multidimensi. Judul dan lead berita yang kuat memang diperlukan, namun suguhan utama tetaplah reportase in-depth yang disajikan dalam tiga-empat kolom bersambung dalam dua halaman. Kiranya, inilah bukti bahwa sebelum benar-benar “kalah”, surat kabar tetap menunjukkan perlawanan yang sebaik-baiknya dan sehormat-hormatnya serta memberi contoh kepada para suksesornya.

Pembaharuan arus media massa, transisi dan transformasi platform penerimaan informasi yang radikal, mobilitas pangsa pembaca yang gesit dan aktif, mendorong insan pers untuk mulai mempertimbangkan gaya baru jurnalisme ini.

Kebutuhan akan akses informasi tidak hanya berguna untuk “memberi tahu”, namun juga mengajak orang berpikir, mengkritik, berdebat, dan mencari alternatif penyelesaian masalah yang polemis dan (kalau perlu) kontroversial. Momentum Hari Pers Nasional ke-75 ini kiranya tepat untuk mulai membuka diskursus terhadap masalah yang urgen ini.

Baca Juga:  Membuka Kotak Pandora: Renegosiasi Otonomi Khusus Papua

Samudra dan Arus Balik

Urgensi apa yang menyebabkan “jurnalisme gaya baru” terasa menjadi begitu mendesak dan penting? Tepatlah kiranya analisis begawan pers (Alm.) Jakob Oetama dalam pidato pengukuhannya sebagai Doctor Honoris Causa oleh Universitas Gadjah Mada yang bertajuk “Antara Jurnalisme Fakta dan Jurnalisme Makna”.

Jakob antara lain memaparkan dalam pidato tersebut, “Masyarakat bukan saja kaya akan jaringan informasi, bahkan mulai kebanjiran informasi. Lubernya informasi tidak lain berarti bahwa ada jenis informasi yang bukan saja tidak sempat diolah, akan tetapi sama sekali tidak mungkin dipakai.”

Tinjauan Jakob mengenai situasi banjir informasi tentu tidak serumit masa kini. Saat memaparkan pidato tersebut pada tahun 2003, kompleksitas dan skala penggunaan internet belum kelewat dahsyat seperti terjadi hari ini, di mana manusia akan kalah dan terinjak-injak jika tidak sepakat dan menengadah kepada horizon digitalisasi. Jika situasi zaman itu sudah disebut Jakob sebagai “banjir informasi”, bukan salah jika banjir itu sekarang sudah menjadi luasan “samudra informasi” tak bertepi.

Di tengah keterombang-ambingan “samudra informasi” tersebut, skala prioritas keterpakaian dan kegunaan informasi pada akhirnya menjadi semakin lentur. Ambang batas informasi penting dan tidak penting serta kesempatan publik menyortirnya sesuai kebutuhan menjadi begitu tipis dan obskurantis.

Ambillah sorotan publik kepada pemberitaan tragedi jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ-182 awal Januari lalu. Pemberitaan dalam skala darurat dan penting, seperti perkembangan terbaru dari TKP, pelaksanaan evakuasi korban, dan hasil autopsi rekaman penerbangan secara ironis cenderung ditutup dari publik. Sebagai gantinya, publik justru disodorkan kisah-kisah “pesan terakhir korban”, “firasat keluarga”, hingga “perasaan keluarga korban”.

Gambaran pemberitaan sampah macam itu kemudian membuat publik sepakat untuk ramai-ramai mencerca nada pemberitaan yang tidak saja sumbang, tetapi juga tidak empatik dan kurang ajar. Kendati demikian, publik hanya mencerca. Dari keadaan tersebut, publik justru tidak mengevaluasi mengapa dan bagaimana mekanisme dapur redaksi media-media daring tersebut sehingga menghasilkan insan jurnalis yang tidak empatik, yang kemudian menghasilkan produk jurnalistik yang sama tidak empatiknya.

Cercaan publik tentu tidak mengubah keadaan. Esensi pemberitaan yang laku dijual kini tetaplah berita yang doyan mengumbar sensasi, alih-alih bersemangat mencerdaskan dan memberi publik kesempatan mencerna. Judul dan lead berita dibuat sebombastis mungkin, mirip koran kuning. Dalam hal ini, jika menggunakan patokan Jakob, “banjir informasi” secara perlahan telah menuntun seluruh iklim jurnalisme ke dalam suatu “arus balik”.

Kontribusi media massa tidak lagi sentral, justru semakin terpinggirkan. Profesi kewartawanan tidak lagi dipandang sebagai pendidik masyarakat banyak, melainkan sekadar perantara publik dengan peristiwa di lapangan. Kuantitas berita yang datang sekonyong-konyong menyerupai air bah, namun tidak lebih dari satu gelas yang dapat diandalkan dan diverifikasi kualitasnya.

Dalam hemat penulis, fenomena tersebut ironis. Di tengah kemerosotan koran sebagai sumber informasi kredibel, media daring yang seharusnya dapat diandalkan sebagai substitut justru menjadikan publik semakin tidak percaya kepada media massa. Sungguhkah keadaan ini dapat kita sebut sebagai “sandyakala media massa” dalam konteks riil yang benar-benar akan kita hadapi dan saksikan?

Kuldesak Independensi 

Memang publik tidak selayaknya menaruh harapan terlalu besar pada idealisme media massa sebagai sebagai yang pernah dimiliki beberapa dekade lalu. Suatu rahasia umum bahwa media massa hari ini terikat dalam jejaring konglomerasi media yang sejauh mana menyulitkannya untuk berdiri di atas segala golongan. Bukan tanpa usaha untuk menjadi independen, melainkan pertaruhan independensi dan idealisme tersebut acap terbentur oleh kepentingan konglomerasi yang menaunginya. Tidak jarang, intervensi dapat dilakukan hingga dapur redaksi.

Baca Juga:  Teori Pierre Felix Bourdieu dalam Memahami Realitas Sosial

Dalam hal ini, patutlah kita mengapresiasi sebagian besar media kecil perintis, umumnya berbasis komunitas maupun yang sudah ajek sebagai perusahaan terbatas, yang secara bebas merdeka mampu menyuarakan aspirasi tanpa dibebani kepentingan dan kuasa yang mengawan di atas pemimpin redaksi. Media-media kecil inilah yang sejatinya memiliki tugas berat. Ia menanggung konsekuensi atas independensi yang telah dipilih sebagai roh jurnalistiknya.

Bukan tugas mengalahkan media besar dalam persaingan membanjiri publik dengan informasi, melainkan memberi kesempatan pada publik mencerna informasi secara terbatas, berkedalaman, sambil memberi perspektif baru sehingga khalayak dapat memahami duduk perkara setuntas-tuntasnya. Kepada media-media kecil berbasis komunitas independen inilah, tugas besar pers sebagai sarana mendidik rakyat dibebankan.

Bagaimana dengan media-media besar? Tanpa mengurangi rasa hormat, penulis tetap mengharapkan agar di tengah fenomena banjir informasi ini, media besar tetap berpegang pada asas bahwa jurnalisme sejatinya adalah milik publik, di mana masyarakat dapat menuangkan kegelisahan, harapan, kritik, serta argumentasi terhadap segala kebijakan penguasa.

Karenanya, di samping kuantitas, media besar harus belajar kepada media kecil tentang hakikat dan tugas besar mendidik rakyat melalui pemberitaan yang mendengar yang “kiri” maupun “kanan” serta menyampaikan aspirasi “bawah” kepada yang di “atas”.

Jurnalisme Masa Depan dan Berpikir Nggiwar

Menepi dari segala rupa hiruk-pikuk banjir informasi, momentum Hari Pers Nasional kiranya baik untuk memberi kesempatan, baik kepada insan pers maupun khalayak pemirsa untuk memberi ancar-ancar yang sesuai dan kontekstual. Refleksi historis atas peranan pers sepanjang perjalanan bangsa—sejak kebangkitan kaum cerdik-cendekia hingga pasca-reformasi—telah sedikit-banyak menunjukkan relasi integral pers dengan roda jatuh-bangun bangsa.

Tak sekadar refleksi, kekuatan konkret yang sejauh ini kita perhatikan telah tumbuh dalam berbagai media massa independen dan non-partisan mestilah segera membentuk konsolidasi. Lebih-lebih di tengah arus polarisasi politik cebong-kadrun-kampret yang menyesakkan ruang-ruang publik, hendaknya pers menjadi “jalan keempat” yang mampu mengembalikan persoalan ke titik esensial, bukan cuma mengobarkan konflik dan menabur syakwasangka.

Jurnalisme masa depan harus berfungsi lebih dari sekadar mengetahui keadaan di sekitar. Pendekatan dialogis yang resiprokal dan empatik dimajukan sebagai penyelesaian pertikaian. Alih-alih membuat publik terkesima pada persoalan-persoalan yang tak substantif, jurnalisme masa depan diharapkan mengimbau masyarakat mengambil jarak dari permasalahan, sambil memikirkan dampak permasalahan tersebut ke dalam kehidupan aktual. Pola pikir lateral thinking atau berpikir nggiwar inilah yang mesti sanggup dibudidayakan pers mulai hari ini untuk mempersiapkan masyarakat Indonesia Emas 2045 kelak.

Pada akhirnya, investasi dan budidaya paradigma pikir lateral yang ikut ditanam oleh pers hari ini bukannya tidak akan berbunga dan berbuah dalam waktu cepat, namun secara perlahan akan mengubah wajah masyarakat. Dengan ini, pers akan terbukti memiliki andil dalam ikhtiar mengubah peradaban dan sejarah Indonesia secara menyeluruh  dan konkret. (*)

Chris Wibisana

Pelajar dan peneliti sejarah independen

Add comment

Follow us

Don't be shy, get in touch. We love meeting interesting people and making new friends.