Gerakan Rakyat Tidak (Akan) Mati6 min read
Chris Wibisana
25 Februari 2021 11:12
.
7 min read
Perempuan berkulit kuning dengan kacamata bundar berbingkai kencana itu kelihatan tegar menghadapi jenazah suaminya yang terbujur kaku dengan wajah penuh luka. Baju yang dikenakan suaminya masih menyisakan bercak darah, selagi istrinya memandang sendu pria yang telah mendampinginya selama hampir 30 tahun itu.
Lelaki itu terbunuh ketika kembali ke tanah airnya, persis di tangga pesawat dengan hunjam timah panas di kepala ketika dikawal menuju mobil tahanan. Suaminya masih menyandang gelar tahanan politik ketika wafat. Tak main-main, yang ia lawan selama belasan tahun adalah rezim otoriter yang membungkam kritik dan melanggengkan korupsi di tengah bencana kelaparan yang melanda seantero negeri.
Tetapi perempuan itu tidak diam. Tepatnya, ia tidak sudi membiarkan harga perjuangan suaminya begitu saja timpas oleh sebutir peluru yang muntah dari pistol kekuasaan. Berbekal dukungan dan simpati yang luas berupa gelombang protes massal mengecam pembunuhan suaminya, ia menantang penguasa petahana yang bertakhta 18 tahun lamanya dalam kontestasi elektoral. Kita dapat bersepakat sampai sini, bahwa keberanian perempuan itu tidaklah sekadar jatuh dari langit. Meski kini berjuang sendiri tanpa pendampingan suaminya, menyerahkah perempuan itu?
Tak ada kata menyerah dalam kamus hidup Maria Corazon Cojuangco Aquino. Cory, sapaan akrabnya, dengan cepat bergerak mengembalikan urgensi persoalan nasional ke tangan rakyat yang (di)bungkam selama bertahun kekuasaan Ferdinand Emmanuel Edralin Marcos Sr. yang korup, manipulatif, represif, dan otoriter. Lewat pembangkangan sipil berskala besar selama empat hari, sebuah tatanan rezim didongkelnya melalui dukungan arus utama masyarakat sipil yang termarginalkan.
Hari ini, 35 tahun lalu, ibu rumah tangga yang gigih itu disumpah di Club Filipino sebagai Presiden ke-11 Filipina untuk menjabat 6 tahun berikutnya. Bukan ringan, Cory seketika dihadapkan pada akumulasi permasalahan bangsanya yang dipendam selama Ferdinand Marcos berkuasa. Sebagai dicatat oleh tajuk rencana KOMPAS, 27 Februari 1986, Filipina saat itu dilanda inflasi hingga 40 persen, utang luar negeri yang membungkit mencapai $25.000.000.000, dan sumber devisa negara sedang berada di titik nadirnya akibat kejatuhan harga ekspor pertanian dan hutan.
Bagaimana Cory menghadapi itu semua? Apa yang membuatnya mampu memobilisasi dan menggerakkan hampir 2 juta warga sipil Filipina—dengan dukungan pemuka Gereja Katolik—untuk turun ke jalan dalam sebuah revolusi damai? Dan apa pesan untuk gerakan rakyat di masa ini?
Siapa Cory?
Berandai-andai jika Benigno “Ninoy” Aquino Jr. tidak dibunuh di hari naas itu, 21 Agustus 1983, sejarah hidup Cory tentu akan berjalan lain. Ia, ibu rumah tangga yang memilih berada di pinggir ketika suaminya yang mantan wartawan itu merintis karier politik sebagai oposan penguasa, dengan keberanian mencalonkan diri sebagai legislatif dalam Pemilihan Batasang Pambansa 1978, meski hasil akhirnya sudah dapat diterka sebelum kontestasi dimulai.
Akan tetapi sejak suaminya terbunuh dan LABAN—Lakas Ng Bayan, partai yang dipimpin Ninoy—kehilangan figur prominen yang dinilai banyak pihak sebagai suksesor paling potensial sekaligus lawan tangguh Marcos, Cory memilih bergerak ke tengah dan karenanya memberanikan diri melaju dalam Pemilihan Umum Presidensial 1986. Saat itu, Marcos sudah berkuasa 20 tahun lamanya.
Sejak itu namanya mengemuka sebagai eksponen gerakan rakyat marginal. Kendati masih berada dalam bayang-bayang mendiang suaminya, tetapi Cory sekarang telah dibekali pengalaman, di samping latar belakang pendidikannya di Fakultas Hukum Far Eastern University. Kontestasi 7 Februari 1986 itulah yang kini ditetapkan sebagai medan pertaruhannya.
Tetapi Marcos tidak membiarkan sosok yang menampung semangat almarhum rivalnya ini berhasil naik takhta. Menurut catatan Phillipine Center for Investigative Journalism, Marcos tidak segan-segan mengerahkan aparaturnya mengintervensi pemilihan umum lewat intimidasi, manipulasi suara, serta penggelembungan suara. Dari sini, benih people power yang sejak lama dipupuk Cory dan LABAN mendapat sinar matahari untuk tumbuh.
Sebuah Jalan Menuju Perdamaian
Pagi itu, 22 Februari 1986, dengan seruan di corong Radio Veritas, Kardinal Jaime Lachica Sin menyerukan agar segenap rakyat yang mendengarkan siaran tersebut hendaknya mendukung Menteri Juan Ponce Enrile dan Jenderal Fidel Ramos yang menyatakan menarik dukungan terhadap pemerintahan baru Marcos yang dilantik sepekan sebelumnya.
Pidato Kardinal Sin jelas berdampak besar. Hal ini dibuktikan dari pengakuan mantan Rektor University of the Phillipines, Francisco Nemenzo, bahwa tanpa seruan Kardinal Sin di radio, amat mustahil menggerakkan dua juta rakyat sipil dalam hitungan jam. Terbukti, di Minggu pagi esoknya, persimpangan Epifanio de Los Santos Avenue Manila telah dipadati massa sipil tak bersenjata, terlingkup dalam kemeriahan dan seruan oposisi.
Berganti hari, massa yang memadati jalan protokol Manila itu bukan berkurang, melainkan terus bertambah. Puncaknya, pagi hari 25 Februari 1986, Filipina memasuki babak sejarah baru dengan disumpahnya Corazon Aquino sebagai presiden pengganti Ferdinand Marcos yang hari itu juga mengungsi keluar Filipina untuk mencari suaka politik ke Amerika Serikat.
Baca Juga:
Langkah-langkah rekonsiliasi nasional dan demokratisasi segera dimulai Cory. Ia segera mengumumkan Proklamasi No. 3 yang didaku sebagai konstitusi sementara yang membentuk pemerintahan revolusioner serta menggantikan berbagai ketentuan dalam Konstitusi 1973—yang antara lain melegitimasikan otoritarianisme Marcos dalam kekuasaannya. Lebih lanjut—dan mungkin menjadi yang paling signifikan—Cory membubarkan Batasang Pambansa yang dinilai sebagai salah satu mesin kekuasaan Marcos.
Inspirasi atas gerakan rakyat Filipina juga mengilhami suatu gelombang demokratisasi yang lebih besar di berbagai negara termasuk Taiwan dan Republik Korea. Adopsi Konstitusi 1987 yang baru menjadi kulminasi semuanya: Cory memulihkan kebebasan pers dan menghapus undang-undang represif yang diberlakukan Marcos; subordinasi militer atas pemerintahan sipil; serta yang terpenting menginisiasi gerakan perlawanan atas segala bentuk dinasti politik.
Apa yang Tersisa Sekarang?
Berlalu 35 tahun sejak orang-orang turun ke EDSA dan melaksanakan gelombang protes massal yang berdampak meluas pada sejarah Filipina, dan lewat 12 tahun sejak Cory Aquino berpulang kepada Sang Khalik, apa yang dapat ditinjau sebagai reminisensi atas Revolusi EDSA?
Rezim Marcos jelas bukan gambaran pemerintahan yang diharapkan rakyatnya. Sosok yang kerap dipadankan sebagai “Soeharto-nya FIlipina” itu secara taktis telah membungkam nyaris seluruh oposisi dengan cara apapun—termasuk dengan memenjarakan Benigno Aquino Jr. sebagai tahanan politik hingga wafatnya. Jika membaca lebih jauh lagi, dilepas dari kerangka pemerintahan yang represif, keluarga Marcos mencontohkan gaya hidup hedonistis di tengah kemelaratan rakyatnya.
Apa lagi yang kurang? Oposisi dibungkam sudah. Pers dikekang sudah. Konsolidasi kekuasaan dan pemilihan orang-orang yang loyal untuk mengisi lingkaran satu kekuasaan juga sudah. Dua puluh tahun kekuasaan itu buktinya. Dengan logika demikian, jika Marcos menghendaki suatu pertumpahan darah, bukan tidak mungkin ia akan berkuasa selama Soeharto.
Dalam hemat kami, yang dilupakan Marcos dan membuatnya takabur adalah kenyataan bahwa gerakan rakyat tidak akan mati. Senada dengan yang dilakukan Soeharto di negeri kita, membungkam gerakan rakyat tidak sama artinya dengan membuat gerakan rakyat sama sekali kalah atau mati. Ia hanya pingsan. Bukan tidak mungkin bangkit lagi. Kata kuncinya tidak sekadar pada momentum atau karisma seorang pemimpin, namun juga kepastian bahwa selama penindasan ada, perlawanan akan tetap ada.
Di sinilah perbedaan yang mencolok antara People Power Revolution 1986 di Filipina dengan, katakanlah, Reformasi 1998 di Indonesia. People Power Revolution Filipina dibawa atas mandat rakyat yang menghendaki perubahan sebuah tatanan, sedangkan Reformasi 1998 Indonesia hanya menghendaki perubahan kepemimpinan. Alhasil, gelombang demokratisasi Filipina pasca EDSA dapat berjalan setuntas-tuntasnya, yaitu mempreteli mesin-mesin kekuasaan Marcos.
Apa yang dilakukan di Indonesia? Gelombang kerusuhan yang mengawali Reformasi akhirnya hanya berhasil menumbangkan seorang kakek tua berumur 77 tahun yang sudah kenyang kekuasaan dan kembung rekeningnya oleh uang rakyat. Mesin-mesin kekuasaan, watak birokratis dan korup, sektarianisme agama dan ideologi, serta serentet perangai lain tetap diwariskan, dipelihara, dan disuburkan.
Akibatnya dapat kita rasakan sendiri. Di tengah pandemi, pemerintah masih sanggup menggelar lakon dagelan korupsi bantuan sosial dan korupsi benih lobster; populisme kanan dibiarkan seiring akumulasi kekayaan dan jejaring konglomerasi merapat ke lingkaran kekuasaan; hingga lakon politik jejaring kekeluargaan yang—menurut klaim pendukungnya—sah-sah saja sebagai sesama warga negara, namun menuai cacat yang besar dalam kacamata etika politik.
Dalam keadaan ini, bukan muskil rakyat yang termarginalkan, arus akar rumput juga mesti mulai memikirkan alternatif skema pergerakan. Jika terburu polarisasi dan politik pecah-belah yang dijalankan penguasa dengan kaki-tangannya, niscaya Indonesia hanya akan menjadi republik orang kaya. Pertanyaannya, apa yang akan diperbuat kali ini? Mendongkel seorang pemimpin lagi, atau merobek-robek seluruh tatanan yang dipaksakan kekuasaan?
Baca Juga:
Kontributor lepas dan peneliti sejarah independen. Saat ini menetap di Tangerang Selatan, Banten.
