75 Tahun dan Momentum Membuka Diri

75 tahun sudah kita merdeka. Perjuangan founding father luar biasa besar dan sangat berjasa. Semangat patriotisme dan nasionalisme telah menghantarkan bangsa Indonesia keluar dari segala penindasan dan tampil kehadapan dunia Internasional bahwa Indonesia siap menyambut perubahan.

Pada tataran yang lebih luas, kita melihat dinamika global dan nasional hari ini penuh dengan gejolak. Sebagai akibatnya, pada tataran yang lebih sempit kita mengamati kondisi riil masyarakat kita diterpa badai hingga harus diperhadapkan pada dinamika sosial-politik yang memaksa mereka untuk menerima semua gejala perubahan itu.

Pada titik inilah kita sampai pada suatu sikap dan pemahaman bahwa Indonesia dan masyarakatnya harus dipaksakan pada suatu kondisi dinamika hari ini yang tanpanya kita mungkin tidak akan berubah. Perubahan pada hakikatnya selalu bertendensi pada konsekuensi yang menjemukan, menyegarkan sekaligus menyeret setiap subjek pada situasi yang paling parah atas segala ketidakmungkinan. Di sini sebetulnya perubahan tidak sekedar menjamin bahwa segala konsekuensi itu baik dan buruk, tetapi punya ciri khas yang kita sebut sebagai “keadaan yang harus diterima”, apapun bentuknya.

Dalam kaitannya dengan perubahan itu, lantas apa yang musti kita persiapkan sejauh ini ditengah 75 tahun kemerdekaan? Apa yang bisa kita tawarkan di panggung Internasional sebagai ciri khas kebangsaan, bahwa Indonesia tidak hanya melulu soal kemiskinan tetapi punya nilai (value) yang tidak melekat pada bangsa lain?

Bagaimana sebetulnya 75 tahun ini menjawab semua kegelisahan politik, ekonomi, pendidikan, sosial yang hari ini masih morat-marit karena ulah petinggi negeri yang korup dan ketidak-siapan kita menyambut hari depan yang mencerahkan? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang coba ditelah dan dibangun konsepnya dalam tulisan ini.

Tantangan

75 tahun bukan sekedar kuantitas belaka. Bangsa yang besar tidak boleh bangga pada kuantitas itu, tetapi bangga pada pencapaian, apapun itu. Namun yang perlu diingat, bahwa sampai saat ini (75 tahun) kita mesti menyadari bahwa ada tantangan (challenge) hari ini dan di masa depan yang mungkin saja kita rasakan dan tidak kita ketahui.

Untuk alasan itu, membangun imajinasi terhadap segala tantangan itu perlu dibuat agar kita mampu setidaknya menyelesaikannya dan tidak tergesa-gesa mengambil sikap menyalahi yang lain atas segala tantangan itu. Lantas, apa wujud dan bentuk konkrit dari tatangan itu?

Pertama, menurut saya, tantangan yang paling besar hari ini yakni intoleransi. Mungkin ada yang tidak sepakat dengan ini, tetapi hemat saya, jika kita kritisi lebih jauh sebetulnya tantangan kita hari ini tidak lain dan tidak bukan ialah intelorensi yang telah menyergap ruang-ruang keharmonisan ditengah pluralisme kebangsaan.

Baca Juga:  Kematian Sebuah Ideologi Politik

Pada sisi yang lain, jika kita mau bergeser sedikit saja pada dinamika sosial- politik hari ini, sebetulnya konstelasi politik, saya katakan, telah terdistorsi dan  dikooptasi dibawah pengaruh intoleransi yang cukup parah. Pengalaman politik kita mulai tahun 2014 sampai hari ini tidak terlepas dari isu-isu seputar agama, suku dan ras yang terus menyelimuti dinamika sosial-politik.

Isu-isu ini difabrivikasi sedemikian rupa untuk tujuan politik tertentu. Jualan politik semacam ini tentu saja laku dalam pusaran pemilu, bahkan selepas arena elektoral itu kita masih diperhadapkan pada bayangan intoleransi yang didesain oleh pikiran- pikiran para aktor politik yang memburu dan hanya tampil untuk mendulang suara.

Konsekuensi itulah yang musti kita terima, bukan karena pluralisme dan keberagaman, namun karena kepentingan politik memobilisasi serangkaian masa untuk masuk dan dipaksa dalam soal intoleransi. Keadaan semacam ini sangat kuat belakangan ini bahkan berbaur dengan klaim yang menyatakan diri sebagai mayoritas dan minoritas.

Dengan memilah-milah penduduk dunia kedalam dunia Islam, dunia barat, dunia Hindu, dunia Budha, sesungguhnya daya adu domba yang terkandung dalam sistem klasifikasi itu telah dimanfaatkan secara implisit untuk menempatkan manusia secara tetap-pasti kedalam kotak-kotak tunggal nan kaku (Amartya Sen, 2006, hlm 16).

Amartya Sen, menurut saya, sangat serius dan tepat menggambarkan soal ini, bahwa dengan memilah-milah peradaban justru dengan sendirinya telah mengandung benih-benih intoleransi. Bahkan lebih lanjut, Sen mengatakan dalam bukunya (Kekerasan dan Identitas), bahwa kekerasan atas nama identitas itu terjadi karena tumbuhnya rasa identitas yang bersifat kodrati dan tunggal (Amartya Sen, 2006).

Kedua, soal demokrasi. Hemat saya, demokrasi hari ini dengan demokrasi pasca runtuhnya Orde Baru sangat berlainan. Pada banyak bentuk, demokrasi hari ini telah terdistorsi dan dikooptasi untuk melanggengkan kepentingan para oligarki. Kita bisa melihat bagaimana sebetulnya agenda demokrasi hari-hari ini hanya berkutat dan beraroma elitis. Pada wilayah lain, demokrasi gagal membangun solidaritas rakyat, malah demokrasi terjebak pada apa yang oleh Slater (2004) katakan sebagai jebakan pertanggungjawaban.

Demokrasi benar-benar bergerak liar dan berputar pada agenda elit. Hal ini dapat terbaca dari agenda para oligarki yang hari-hari ini sedang membangun kekuatan bersama elit publik di lingkaran kekuasaan. Saya mungkin terlalu naïf melihat ini, tetapi sejauh amatan saya, sebagian elit publik dibeberapa tempat dan situasi saat ini sedang terikat dan bersekutu dengan kelompok oligarki sebagai sejawat yang dibangun sebelum pemilu dan pilkada.

Sebagai ganti kampanye, kaum elit ekonomi dapat mengandalkan pertukaran yang terpersonalisasi dengan pemegang kekuasaan untuk mempertahankan dan memperluas kegiatan bisnis mereka (Aspinall dan Berenschot; 2019). Pada titik ini, jika kita mengamati dengan serius, sangat mungkin elit publik terjebak dalam lingkaran oligarki.

Baca Juga:  Kembalinya Insting Otoriter di tengah Pandemi Covid

Bahkan jika kita mau bergeser sedikit saja, dalam banyak bentuk, oligarki telah menyatu dan membentuk satu ikatan yang tidak terpisahkan dengan agenda kebijakan

publik. Sehingga setiap kebijakan publik, selalu disusupi dengan kepentingan oligarki. Di sinilah demokrasi meminjam ungkapan Bayart (1993) hanya mementingkan ‘politik perut’ elit publik dan kelompok oligarki.

Sampai batas tertentu, demokrasi tidak mampu ‘menetes kebawah’ tetapi justru dikebiri sesuai agenda kepentingan oligarki dan pejabat publik. Implikasinya semakin nyata, ditemukan praktek korupsi dan penyuapan, baik terhadap izin usaha pertambangan (IUP) maupun kebijakan publik lainnya.

Momentum Membuka Diri

Permasalahan diatas setidaknya menurut saya bisa kita kikis secara perlahan melalui upaya membuka diri terhadap dinamika sosial-global dan nasional. Pada aras ini sebenarnya membuka diri tidak hanya sebatas pada upaya untuk memperlihatkan sikap penerimaan terhadap perubahan. Melainkan menurut hemat saya, kita harus  bergeser lebih subtansial pada ruang dimana membuka diri merupakan bentuk lain dari pengejewantahan terhadap pluralisme yang didasari pada sikap mendasar yakni membuka ruang bagi saluran-saluran terciptanya dialog komunikatif dalam rangka mengikis klaim sepihak atas nama pluralisme tunggal.

Sementara yang kedua, saya sepakat dengan gagasan dari Olle Tornquist (2005), yakni demokratisasi subtansial. Yakni, ketika aktor penting dengan konstituen rakyat menemukan bahwa cara terbaik untuk mempengaruhi masalah kepedulian bersama dalam masyarakat adalah memerangi dan membangun hak-hak serta lembaga pro-demokrasi yang signifikan, di mana warganegara mempunyai kemungkinan dan kapasitas untuk menggunakannya. Di sinilah menurut saya, kita mampu memperbaiki mutu demokrasi kita yang semakin beraroma elitis.

Masyarakat sipil perlu membangun solidaritas bersama. Solidaritas itu akan sangat berguna dalam menopang kekuatan sipil dalam wilayah politik dan ekonomi yang hari-hari ini sedang dikuasai kelompok oligarki. Upaya perlawanan terhadap sistem demokrasi demikian, hemat saya, perlu dilakukan melalui gerakan ‘dari bawah’. Selama demokrasi hanya berputar pada ranah elit, demokrasi telah gagal dari cita-cita reformasi.

75 tahun hari ini menurut saya tidak boleh berhenti pada kegembiraan semu. Harus ada upaya gerakan bersama membentuk satu ikatan melalui kesadaran kolektif yang menopang partisipasi masyarakat sipil dalam agenda kebijakan publik. Hal itu dilakukan terus-menerus, tanpa henti. Di sana, saya pikir, sentimen primordial dan watak demokrasi oligarkis dapat kita hancurkan melalui gerakan bersama rakyat melalui kesadaran utuh menjaga Indonesia. Dirgahayu NKRI.

Anggota PMKRI Cabang Malang
Posts created 1

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Pos Terkait

Mulai mengetik pencarian Anda diatas dan tekan enter untuk mencari. Tekan ESC untuk batal.

kembali ke Atas