Hikayat Tukang Bubur Naik Haji

Semuanya berawal dari sebuah dikotomi. Pertentangan suatu hal yang dianggapnya sebagai suatu kontras dan memang harus dibersihkan darinya. Tukang Bubur Naik Haji merupakan adopsi dari judul perfilman Indonesia yang pernah naik daun pada zamannya. Mengisahkan sebuah dikotomi seakan sebagai seorang tukang bubur mustahil baginya untuk berangkat haji. Namun inilah yang ditampilkan dalam film tersebut. Kemustahilan itu pun hanya sebatas dikotomi belaka yang telah dianggap barang kontras.

Berawal dari Sebuah Rezim

Pada zaman Orde Baru di bawah kuasa rezim Jenderal Soeharto, penumpasan ajaran komunisme sampai pada akar-akarnya mewarnai setiap lini kehidupan pada masa itu, penahanan atas semua orang yang pernah ikut serta dalam peristiwa G 30 S, atau dinyatakan bekas dari lembaga kiri seperti Lekra, atau pun PKI, sampai pada pemusnahan buku yang dianggap menyebar paham komunis yang sebenarnya lebih tertuju kepada pengarangnya sebagai bekas Lekra yang diduga dekat dengan PKI. Secara pasti mereka akan menjadi tahanan politik (Tapol) Orde Baru. Terlihat sangat jelas ketika penerbit Hastra Mitra menyerahkan naskah Bumi Manusia kepada percetakan Aga Press Jakarta pada tanggal 2 Juli 1980, yang diharapkan terbit bertepatan pada kemerdekaan RI, 17 Agustus 1980. Namun karena alasan-alasan teknis, buku itu baru bisa terbit delapan hari kemudian, 25 Agustus 1980. Dalam waktu dua belas hari hampir seluruh cetakan pertama ludes terjual. Tidak sampai satu bulan setelah diterbitkan, Bumi Manusia mulai mendapat perhatian khusus dari aparat keamanan sampai buku itu dibicarakan dalam Rapat Kerja Tetap (Panjatap) di lingkungan Menteri Koordinator Rakyat pada tanggal 9 September 1980. Dan kenyataannya, buku itu resmi dilarang oleh Jaksa Agung pada bulan Mei 1981 melalui SK No. Kep052/JA/5/1981 (Fauzan, 2003; 149-150).

Seperti yang dinyatakan oleh Soeharto, “Dalam melakukan kebebasan beragama ini, pemeluk-pemeluk agama melakukan ibadat keagamaan sesuai dengan keyakinan kita masing-masing, hendaknya kita tetap waspada, jangan sampai timbul perbedaan pendapat yang dapat dimanfaatkan oleh musuh-musuh Orde Baru, musuh-musuh agama, yaitu sisa-sisa PKI yang anti Tuhan itu, untuk mengadu domba antara kita dengan kita,” (Amanat Kenegaraan I 1967).

Dikotomi PKI sebagai musuh negara bahkan dinyatakan pula sebagai musuh agama yang anti Tuhan sangat terlihat jelas bahwa kuasa bahasa dalam Orde Baru merupakan sebuah alat untuk menumbuhkan pola pikir masyarakat yang disebutnya oleh Gramsci sebagai common sense (masyarakat awam). Dan Jurgen Habermas pun mengatakan bahwa Langauge is also a medium of domination and power.

Namun paling mirisnya, dunia kesenian dan kebudayaan termasuk di dalamnya kesusastraan. Rezim Soeharto seakan telah mensistematiskan semuanya dengan mengakomodir arah kebudayaan untuk berada di bawah naungan kuasa politik. Terbukti dengan dibangunnya Dewan Kesenian Jakarta (DKJ), Pusat Kesenian Jakarta (PKJ) dan Taman Ismail Marzuki (TIM) pada pertengahan hingga akhir tahun 1968, yang diprakarsai oleh Ali Sadikin, Gubernur Kepala Daerah Ibukota Jakarta. Ketiga institusi ini didirikan yang diprakarsai dan didanai oleh birokrasi (Pemda DKI Jakarta). Bahkan penyeleksian seniman/budayawan mana yang paling patut menjadi formatur pengelolaan DKJ, tujuh orang yang terpilih, seluruhnya dari seniman/budayawan Manikebu (LIPI, 2001).

Hal ini pun dilandaskan dengan ketakutan penguasa kepada komunisme agar lembaga kesenian kiri seperti Lekra tidak membawa pengaruh komunisnya. Sehingga dengan adanya DKJ dimaksudkan untuk memberi batas-batas manajerial yang selebihnya dapat diatur oleh birokrasi dengan bantuan seniman/budayawan yang pro-Orde Baru. Maka tak heran, dikotomi antara kesenian dan kebudayaan dengan keterkaitannya antara birokrasi pernah dikampanyekan secara ramai dalam media massa untuk tak dijadikan sebagai alat politik, dan dikembalikan kepada muasalnya yang bebas dari campur tangan pemerintah sebagai suatu hal milik rakyat dan dikelola oleh rakyat. Sehingga berdirinya DKJ yang dipercayai akan dijadikan pusat kesenian dan kebudayaan nasional. Beberapa kesenian di kota-kota lain, seperti Yogyakarta, Pekanbaru, Padang, Denpasar dan Surabaya menganggap DKJ adalah bentuk arogansi intelektual Jakarta dan merupakan hegemoni budaya. Namun, karena rezim ini sudah mengaturnya secara sistematis sedari awal pemerintahannya. Akhirnya, kesenian dan kebudayaan yang dianggapnya sebagai dikotomi sebuah birokrasi pada akhirnya menjadi bagian darinya.

Baca Juga:  Samarinda Sudah Tidak Layak Menjadi Ibu Kota Provinsi

Seperti dalam Tukang Bubur Naik Haji, perlakuan dikotomi antara seni dan politik menjadi perbincangan yang sangat panas. Sehingga dengan sendirinya, DKJ di bawah naungan birokrasi melaksanakan kehendak seni kebudayaannya sesuai dengan kehendak birokrasi.

Bermula dari Sebuah Guru

Pada kerusuhan Mei 1998, kehilangan penyair Pelo dari kalangan buruh, Widji Widodo atau lebih diakrabnya dikenal dengan sebutan Wiji Thukul. Merupakan sebuah tragedi memilukan bagi negeri ini. Kasus yang disangka-sangka sebagai bentuk penghilangan secara paksa (enforced disappearance) meyakinkan Sipon, istri Thukul bahwa suatu saat suaminya akan pulang dan berkumpul bersama keluarganya kembali. Keyakinan inilah yang membuat Siti Dyah Sujirah alias Sipon yang dalam kartu keluarganya tak ingin mencantumkan keterangan mati terkait dengan kehilangan suaminya pada prahara Mei 1998 tersebut.

Sebelum Thukul menjadi penyair hebat yang sempat dirinya menjadi agitator dalam aksi mogok kerja pada hari Senin, 11 Desember 1995 di pabrik tekstil PT Sri Rejeki Isman (Sritex) Desa Jetis, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Ia terkenal dengan sikapnya yang penakut dan minderan karena pada usianya yang dini ia selalu menjadi olokan teman-teman sebayanya karena lidah pelonya tersebut. Sehingga mempengaruhi sikap motoriknya sampai remaja. Namun, pada saat menjelang natal, anak-anak kapel menampilkan teater bertema kelahiran Kristus. Bermula dari sinilah ia diperkenalkan oleh salah satu anak teater kepada Cempe Lawu Warta, anggota Bengkel Teater yang diasuh penyair W.S. Rendra. Yang kemudian membuat Thukul masuk menjadi anggota Teater Jagat. Disinilah sikap penakutnya dan rasa mindernya mula-mula ditempa Lawu secara perlahan dengan diajaknya mengamen puisi keliling di jalanan. Sehingga tempaan Lawu pun membuat diri Thukul menjadi seorang yang percaya diri sekalipun dengan lidah pelonya tersebut. Bahkan sejak aktif di teater Jagat, Thukul memutuskan untuk berhenti sekolah. Hari-hari Thukul malah sering dihabiskan di rumah Lawu untuk menulis puisi dan berlatih teater. ”Menulis puisi itu tak beda dengan beribadah di gereja, ada pengalaman religius,” katanya suatu ketika. (Tempo, Edisi Mei 2013).

Sejak pertemuannya dengan Halim, salah seorang aktivis kebudayaan jebolan Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada, pada pertengahan 1986 yang pada saat itu ia selalu bermain-main ke teater Jagat. Dari sanalah ia dipinjamkan buku-buku oleh Halim, sehingga ia pun mengenal pemikiran Maxim Gorky, Arief Budiman dan Romo Mangunwijaya. Dan pada saat itu pula Halim selalu mengajaknya mengemis puisi dengan mencetak buku kumpulan puisinya yang disebut oleh mereka sebagai leaflet, dan diperjualbelikan sehingga pulang ke Solo Thukul membawa uang 250 ribu. Dengan pendapatan itulah ia terus mencetak leafletnya kembali dan mengemis puisi kembali bersama Halim ke tempat yang lebih jauh, seperti Jawa. Namun Lawu yang mengetahui hal tersebut tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Thukul yang memasukkan seni ke dalam politik praktis. Ia mengatakan bahwa seni tidak perlu dipertontonkan, “dipertontonkan atau tidak itu tidak penting. Yang penting kita menjalankannya,” ucap Lawu. Akan tetapi, pengaruh Halim dengan buku-buku yang dipinjamkannya kepada Tukul membuatnya bertentangan dengan apa yang dikatakan Lawu. Ia mengatakan bahwa seni itu harus dipertontonkan dan mendapat ruang di publik sekaligus membentuk kesadaran publik, sehingga ia tak jarang menganggap Lawu adalah seorang yang lemah dan tidak progresif.

Pada suatu ketika ia bersama kedua temannya, Moelyono, perupa asal Tulungagung dan pelukis, Semsar Siahaan mengadakan pertemuan di Sanggar Suka Banjir milik Thukul, yang diikutinya oleh aktivis luar kesenian. Pada pertemuan tersebut dibahas tentang pendirian Jaringan Kesenian Rakyat (Jaker) yang dengan Yayasan Seni Rupa, Milik Moelyono dan Thukul dengan Sanggar Suka Banjir diharapkan menjadi bagian dari Jaker. Sehingga sekalipun belum resmi pada tahun 1994, Jaker pun sudah melakukan kegiatan kesenian dengan pameran lukis karya Moelyono di Teater Gidag Gidig, Solo. Namun dua tahun setelahnya, pada kongres pembentukan Partai Rakyat Demokratik (PRD) April 1996 di Yogyakarta. Secara sepihak Thukul dan PRD memasukkan Jaker, dan secara resmi bergabung dan berada dalam naungannya. Semsar dan Moelyono pun marah karena Jaker dijadikan sayap politik untuk memperoleh banyak massa.

Baca Juga:  Problematika Lingkungan Hidup di Era Kapitalisme

Maka tak jauh beda dengan Tukang Bubur Naik Haji. Dikotomi seni dan politik sedari Lawu sudah dilakukan dan sampai pada puncaknya ketika Jaker secara resmi tergabung dalam PRD dan berada di bawah naungannya. Sejak itulah dikotomi itu secara perlahan hilang dan tetap saja seni berkeliling dalam politik praktis kala itu.

Dan Wiji Thukul, pria kelahiran 26 Agustus 1963 itu, sebagai putra sulung dari Kemis Harjosuwito, seorang tukang becak dan ibunya, Sayem yang berjualan ayam bumbu, merupakan seorang yang memiliki sikap keprihatinan yang sangat mendalam khususnya terhadap mereka yang menjadi korban penindasan kaum borjuis. Masa-masa sulit Thukul pernah dilaluinya mulai dari menjadi loper koran, calo tiket, dan tukang pelitur furnitur. Sehingga pada akhirnya ia menghilang pada prahara Mei 1998.

Tentang politik dan kepenyairannya.

Hormat dari sang putri; Aku mengerti amanatmu. Menyegarkan, menyegarkan lagi hatiku! Minuman lezat, makanan kegemaran! Tugas menahanku di daerah. Perang antara suku menggerogoti tanah, Nafsu yang berlebihan, menghancurkan dasar-dasar rumah. Betapa aku bisa mekar dalam kerajaan pengangguran, jika aku mesti memperbaiki dan membangun kembali?

-Matinya Putri

Kemerdekaan yang diperoleh Senegal dari penjajahan Prancis pada tahun 1960 membuat Leopold Sedar Senghor sebagai presiden pertama (1960-1980) negara tersebut. Selama dua puluh tahun lamanya ia menjadi politikus, pada masa setelahnya ia menghabiskan sisa-sisa waktunya sebagai seorang penyair dengan gaya khasnya yang mencerminkan tentang kesadaran budaya Afrika sebagai penyair berkulit hitam. Dan tugasnya yang dwifungsi tersebut mengharuskan dirinya untuk membuat lagu kebangsaan Senegal. Ia pula disebut-sebut sebagai salah satu intelektual Afrika yang paling penting pada abad ke-20 dan merupakan orang Afrika pertama yang duduk sebagai anggota Academie Francaise, sekaligus pendiri partai politik yang disebut Blok Demokratik Senegal.

Dalam salah satu wawancara Abdul Hadi W.M. dengannya ia mengatakan, “Saya punya kesan bahwa saya menjalani hidup ini sepenuhnya sebagai seorang yang integal,” katanya lagi. “Jika saya tidak menjadi politikus, pasti saya menulis puisi jauh lebih banyak lagi, tapi puisi-puisi itu akan kurang padat, kurang berbobot”.

Ia dikenal sebagai bapak orang Negro yang menghasilkan kearifan budaya bagi orang kulit hitam karena sajak-sajaknya dan kepemimpinannya. Bahkan sebagai seorang penyair, namanya sering pula dicalonkan sebagai pemenang Hadiah Nobel. Dan sebagai orang kulit hitam sebanyak 30 gelar doktor honoris causa didapatkannya dari berbagai Universitas terkemuka dunia, Harvard, Tokyo dan Oxford.

Leopold Sedar Senghor lahir 1906 di Joal, dari suku Serere. Ayahnya petani kacang tanah. Usia 22 tahun melanjutkan pelajaran di Licee Louis Le Grand di Paris, kemudian di Universitas Sorbonne sebagai orang Afrika Barta pertama yang menempuh agregation di sana. Di Paris ketemu Cesaire, Damas dan penyair serta cendekiawan hitam lainnya dari Karibia (Abdul, 2020; 102).

Maka tak kalah beda dengan kisah Tukang Bubur Naik Haji, sekali dikotomi bahwa penyair dan politik adalah hal yang kontras. Namun Senghor membuktikan bahwa itu semua belum tentu selamanya benar. Terbukti ketika namanya sering didengar sebagai calon pemenang Hadiah Nobel. Dan akhir dari semuanya, hikayat itu pun akan kembali terulang.

Dan terus menjadi dikotomi secara berlanjut. Ya, dikotomi tentang Tukang Bubur Naik Haji.

Referensi:

  1. Abdul Hadi W.M., Agama dan Puisi, Yogyakarta: Sulur, 2020.
  2. Abdul Hadi W.M., Leopold Sedar Senghor: Ex Presiden yang Jadi Penyair “Full Time”, berita Buana, Selasa, 31 Maret 1981.
  3. Fauzan, Mengubur Peradaban, Yogyakarta: Lkis, 2003.
  4. Tempo, Teka-Teki Wijhi Thukul, edisi 13-19 Mei 2003.
Mahasiswa UNUJA
Posts created 3

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Pos Terkait

Mulai mengetik pencarian Anda diatas dan tekan enter untuk mencari. Tekan ESC untuk batal.

kembali ke Atas