Politik Pork Barrel: Strategi Alokasi Anggaran dan Implikasinya terhadap Demokrasi10 min read
Muhammad Habibi
19 Februari 2024 10:08
.
10 min read
Anggaran negara merupakan alat penting dalam pembangunan dan pengelolaan negara yang tidak hanya berfungsi sebagai rencana keuangan, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan publik yang harus mampu memberikan jaminan sosial kepada masyarakat. Habibi et al. (2018) mendefinisikan anggaran sebagai rencana keuangan yang disusun secara periodik berdasarkan program yang telah disahkan, dinyatakan dalam satuan moneter untuk periode tertentu. Anggaran harus mencerminkan kebutuhan dan prioritas publik, serta mendukung pemerataan dan keadilan sosial.
Namun, realitas di lapangan sering kali menunjukkan dinamika yang kompleks dalam proses penentuan anggaran, terutama terkait dengan politik anggaran. Proses penentuan anggaran melibatkan negosiasi dan lobi antar elit politik dan stakeholder, yang tidak jarang diwarnai oleh kepentingan pribadi dan kelompok tertentu. Praktik seperti pemotongan anggaran publik dan rekayasa (mark-up) anggaran untuk keuntungan pribadi masih terjadi, sebagaimana diungkap oleh Wance (2019) dan N. L. L. Aziz (2016). Hal ini menunjukkan adanya penyimpangan dalam pengelolaan anggaran yang seharusnya diarahkan untuk kepentingan publik.
Jusuf Kalla, Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2014-2019, mengakui adanya muatan politik dalam penyaluran dana bantuan sosial (bansos), khususnya menjelang pemilihan umum. Tren ini mengindikasikan bahwa anggaran bansos seringkali digunakan untuk mendapatkan dukungan politik, terutama oleh para incumbent yang berusaha mempertahankan posisi mereka. Hal ini diperkuat oleh kenaikan signifikan anggaran bansos menjelang tahun politik, seperti yang ditunjukkan oleh data Kementerian Keuangan pada Januari 2019 yang mencatat kenaikan anggaran bansos hingga tiga kali lipat dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya.
Salah satu aspek yang mendukung penggunaan dana bansos untuk kepentingan politik adalah sifat dari program bansos itu sendiri yang bersifat populis. Seperti yang diungkapkan oleh Saragintan & Hidayat (2016), program hibah dan bansos seringkali digunakan untuk kepentingan-kepentingan tertentu dalam konteks pemilihan umum, yang mana ini sering dilakukan oleh para petahana atau calon incumbent. Mereka menggunakan Belanja Hibah (BH) dan Belanja Bantuan Sosial (BBS) sebagai alat untuk memenangkan dukungan dari masyarakat pemilih, strategi yang dikenal sebagai “politisasi anggaran”.
Data dari Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa realisasi belanja pemerintah pusat untuk anggaran dana bansos pada Januari 2019 mencapai Rp 15,1 triliun, angka yang melonjak tiga kali lipat dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Angka ini mencapai 15,59 persen dari total anggaran bansos di APBN 2019 yang sebesar Rp 97,06 triliun. Jika dibandingkan dengan realisasi dana bansos pada Januari 2018 yang hanya Rp 5,3 triliun, terjadi kenaikan sekitar 182,95 persen. Fenomena ini menunjukkan bahwa terdapat kecenderungan pemerintah untuk meningkatkan jumlah bantuan sosial menjelang tahun politik, suatu strategi yang dinilai oleh banyak pihak, termasuk Wakil Ketua Umum DPP Gerindra, Fadli Zon, sebagai tindakan populis yang bertujuan untuk mempengaruhi hasil pemilu.
Dalam setiap negara, tanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu prioritas utama yang dilaksanakan melalui kebijakan alokasi anggaran dan implementasi berbagai program pemerintah. Khususnya menjelang pemilihan umum, anggaran publik sering menjadi sorotan utama, mengingat potensinya untuk dipengaruhi oleh dinamika politik. Para ahli dalam bidang politik anggaran mengakui bahwa periode menjelang pemilihan umum adalah saat-saat kritis di mana alokasi anggaran, terutama untuk bantuan sosial, perlu mendapatkan perhatian khusus untuk menghindari penyalahgunaan yang dapat mempengaruhi integritas proses pemilu.
Adanya kemungkinan penggunaan anggaran bantuan sosial sebagai alat untuk mendapatkan dukungan suara menjelang Pilpres 2019 menimbulkan kekhawatiran. Praktik seperti ini, yang pada dasarnya mirip dengan politik uang, menimbulkan risiko penyalahgunaan yang tinggi, terutama karena pengawasan terhadap penggunaan dana bantuan sosial cenderung lebih longgar dibandingkan dengan anggaran lainnya. Hal ini, menurut A. Aziz (2019), menciptakan peluang bagi berbagai pihak untuk memanfaatkan anggaran bantuan sosial demi kepentingan politik mereka, memunculkan kekhawatiran bahwa masyarakat dapat diarahkan untuk memilih kandidat tertentu dengan iming-iming bantuan tersebut.
Di sisi lain, keberadaan anggaran publik memiliki peran yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan sosial ekonomi, menjamin keberlanjutan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, seperti yang diungkapkan oleh Purwanto (2016). Namun, Hastuti (2018) dan Rahman (2018) menunjukkan bahwa terdapat pola perubahan dalam alokasi anggaran pemerintah yang seringkali lebih dipengaruhi oleh aspek politik dibandingkan aspek ekonomi. Fenomena ini menggarisbawahi pentingnya pengawasan yang ketat dan transparansi dalam pengelolaan anggaran publik, khususnya menjelang pemilihan umum, untuk memastikan bahwa anggaran tersebut digunakan secara bertanggung jawab dan benar-benar berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Politik Uang dan Tingginya Biaya Politik
Tingginya biaya politik dalam setiap pelaksanaan kontestasi pemilihan umum merupakan fenomena yang tak terelakkan, terutama karena kebutuhan politik pencitraan yang menuntut para calon kandidat untuk memperoleh popularitas dan meningkatkan elektabilitas menjelang pemilihan. Persaingan yang ketat dalam kampanye politik membutuhkan dana yang besar, yang pada akhirnya mendorong beberapa calon kandidat untuk mengadopsi praktik politik uang (money politics) sebagai strategi untuk menarik dukungan. Praktik ini, yang seringkali melibatkan jual beli suara dan penyalahgunaan wewenang, menjadi semakin marak menjelang pemilihan umum, baik di tingkat nasional maupun lokal, sebagaimana diungkap oleh Wulandari (2012).
Istilah “money politics” sendiri merujuk pada upaya mempengaruhi keputusan orang lain melalui imbalan materi, sebuah praktik yang dikenal luas dalam proses politik dan kekuasaan. Menurut Solihah (2016), “money politics” dapat berbentuk pemberian uang atau barang kepada pemilih dengan tujuan menarik simpati dan mendapatkan suara mereka. Ini merupakan transaksi yang menguntungkan kedua belah pihak, dimana satu pihak memberi dan pihak lain menerima sesuatu, baik berupa materi maupun non-materi, berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat.
Baca Juga:
Perluasan anggaran bantuan sosial menjelang pemilihan, sebagai salah satu modus “money politics”, menimbulkan kekhawatiran akan adanya kampanye terselubung yang mengambil keuntungan dari kebutuhan dan harapan masyarakat. Praktik semacam ini tidak hanya mengganggu integritas proses pemilihan, tetapi juga merusak prinsip demokrasi yang seharusnya memberikan kesempatan yang sama kepada setiap kandidat untuk menyampaikan visi dan misinya tanpa harus bergantung pada imbalan materi. Dalam konteks ini, penting bagi semua pihak, termasuk lembaga pengawas, masyarakat sipil, dan para pemilih itu sendiri, untuk meningkatkan kesadaran dan pengawasan terhadap praktik “money politics” agar pemilihan umum dapat berlangsung secara adil dan transparan.
Pork Barrel dalam Politik
Politik Pork Barrel, sebuah istilah yang awalnya dikonotasikan dengan usaha-usaha individu oleh politisi untuk mengamankan suara pribadi dalam pemilihan umum, telah berkembang menjadi praktek alokasi anggaran yang sering kali berorientasi pada kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, bukan pada kebutuhan publik secara keseluruhan. Seperti yang dijelaskan oleh Denemark (2000), konsep ini berakar pada upaya politisi untuk memperoleh dukungan di daerah pemilihannya, sementara Golden dan Min (2013) mengartikannya sebagai alokasi anggaran yang tidak sepenuhnya transparan atau adil. Saragintan dan Hidayat (2016) melangkah lebih jauh dengan mendefinisikan politik Pork Barrel sebagai strategi anggota legislatif untuk memperoleh dana guna dibawa ke konstituen di daerahnya, dengan harapan konstituen tersebut akan memberikan insentif berupa dukungan suara dalam pemilihan selanjutnya.
Politik Pork Barrel, yang dikenal juga dengan istilah “Politik Gentong Babi” dalam beberapa konteks bahasa Indonesia, merujuk pada praktik di mana politisi atau pejabat pemerintah mengalokasikan dana pemerintah untuk proyek-proyek lokal dalam daerah pemilihan mereka dengan tujuan utama untuk mendapatkan dukungan politik, suara, atau keuntungan pribadi. Proyek-proyek ini sering kali dipilih bukan berdasarkan kebutuhan publik atau prioritas nasional, melainkan karena potensi mereka untuk meningkatkan popularitas atau elektabilitas politisi tersebut di mata pemilih lokal. Praktik ini dapat menyebabkan alokasi sumber daya yang tidak efisien, karena dana dihabiskan untuk proyek-proyek yang mungkin tidak memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat secara keseluruhan, tetapi lebih ditujukan untuk memperkuat basis dukungan politik individu atau partai tertentu.
Dalam praktiknya, politik Pork Barrel dapat dianggap sebagai alat bagi kandidat petahana untuk meningkatkan elektabilitasnya melalui distribusi selektif anggaran pada program-program yang dianggap akan memberikan manfaat langsung kepada konstituen. Pendekatan ini sering kali lebih efektif dalam sistem pemilihan langsung oleh masyarakat, seperti yang dijelaskan oleh Hessami (2014), karena memungkinkan kandidat untuk secara langsung menunjukkan ‘bukti’ dukungan mereka kepada konstituen. John Farejohn mengidentifikasi beberapa alasan mengapa politisi, khususnya petahana, mungkin memilih untuk terlibat dalam politik Pork Barrel, termasuk kepercayaan bahwa membawa proyek ke daerah pemilihan dapat memperkuat citra positif mereka di mata pemilih, menciptakan persepsi ketidakmungkinan dikalahkan untuk menangkal calon lawan yang potensial, dan memperoleh ‘modal’ untuk mengejar legislatif yang dianggap penting.
Namun, kritik terhadap politik Pork Barrel menyoroti potensi dampak negatifnya terhadap distribusi sumber daya yang adil dan efisien. Pendanaan proyek berdasarkan kepentingan politik, bukan kebutuhan masyarakat, dapat mengarah pada pemborosan sumber daya dan korupsi, serta merusak kepercayaan publik terhadap lembaga politik. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat dan lembaga pengawas untuk memantau dan mengevaluasi praktik alokasi anggaran, memastikan bahwa keputusan anggaran diambil berdasarkan kepentingan publik yang lebih luas, bukan sekedar untuk memenangkan suara dalam pemilihan umum.
Fenomena politik Pork Barrel memperlihatkan karakteristik unik dalam pengelolaan anggaran dan kebijakan publik, terutama menjelang pemilihan umum. Karakteristik ini mencakup praktik oleh pemimpin pemerintahan yang bertujuan untuk memperoleh dukungan pemilih agar dapat terpilih kembali, dengan menggunakan anggaran negara yang dialokasikan melalui program-program pemerintah dari pusat ke daerah. Sifat dari politik Pork Barrel yang regional atau terbatas pada konteks kewilayahan tertentu, menunjukkan bahwa hanya sekelompok masyarakat dalam wilayah tertentu yang mendapat manfaat dari alokasi dana ini. Lebih lanjut, politik ini tidak secara langsung mengikat konstituen untuk memilih pemimpin yang ada, karena bantuan umumnya diberikan menjelang pemilu tanpa adanya perjanjian formal (Saragintan & Hidayat, 2016).
Dalam konteks yang lebih luas, politik anggaran memegang peranan signifikan dalam proses penyerapan anggaran oleh pihak eksekutif, di mana regulasi, perencanaan anggaran, dan pengadaan barang/jasa berpengaruh kuat terhadap efektivitas penyerapan anggaran (Tessa, 2018; Ramadhani & Setiawan, 2019). Namun, penyerapan anggaran seringkali tidak optimal akibat keterlambatan pengesahan anggaran dan adanya tarik ulur kepentingan politik antara legislatif dan eksekutif dalam penetapan anggaran (Rezeki & Hasanuddin, 2017).
Kejelasan dalam kebijakan anggaran dapat mempermudah pemerintah dalam mengawasi proses alokasi anggaran oleh anggota dewan untuk pembangunan yang direncanakan (Murhaban & Munandar, 2019). Namun, problematika anggaran sering kali terikat pada kepentingan politik elit dan penguasa yang bersaing untuk memenuhi kepentingan mereka (N. L. L. Aziz, 2016). Dalam sektor publik, anggaran berfungsi sebagai dokumen politik yang merepresentasikan komitmen eksekutif dan kesepakatan legislatif dalam penggunaan dana publik untuk mencapai tujuan tertentu, sehingga seringkali lebih berorientasi pada kepentingan politik daripada kepentingan publik (Habibi et al., 2018).
Kesimpulannya, dinamika politik Pork Barrel dan pengelolaan anggaran dalam konteks politik lebih luas menunjukkan kompleksitas interaksi antara kebijakan publik, kepentingan politik, dan tata kelola pemerintahan. Penting bagi pemerintah dan pemangku kebijakan untuk menciptakan mekanisme pengawasan dan transparansi yang lebih baik dalam pengelolaan anggaran, guna memastikan bahwa alokasi dana publik benar-benar diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat secara umum, bukan semata-mata untuk kepentingan politik jangka pendek.
Kompleksitas Perencanaan dan Penilaian Anggaran Sektor Publik
Proses perencanaan dan penilaian anggaran dalam sektor publik menghadirkan tantangan yang signifikan, memerlukan kombinasi keterampilan manajerial yang kuat, kekuatan politik, kemampuan untuk membangun koalisi, serta pengalaman negosiasi yang mendalam. Laksono (2017) menekankan pentingnya pemahaman terhadap prinsip-prinsip dasar keuangan manajerial sektor publik dalam melaksanakan tugas-tugas ini. Dinamika antara eksekutif dan legislatif dalam perencanaan anggaran, terutama di tingkat lokal, sering kali didominasi oleh tahapan pembahasan anggaran di komisi-komisi, dimana kekuatan legislatif cenderung lebih mendominasi (Wance, 2019). Namun, dominasi eksekutif dalam dinamika politik pembahasan anggaran dapat mengakibatkan kurangnya pengakomodiran terhadap usulan-usulan legislatif (Zulfikar & Effendi, 2018).
Pentingnya kejelasan, kinerja, dan referensi terhadap anggaran tahun sebelumnya dalam penyusunan anggaran juga tidak boleh diabaikan, sebagai aspek-aspek kritis yang menentukan efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya publik (Mentang et al., 2020). Berbagai studi empiris telah mengkaji aspek-aspek ini dalam konteks politik anggaran, memberikan wawasan yang berharga mengenai pengaruhnya terhadap proses penyerapan anggaran. Tessa (2018) menemukan bahwa politik anggaran berdampak signifikan terhadap penyerapan anggaran oleh pihak eksekutif, sementara Zulfikar dan Efendi (2018) mengamati bahwa dominasi eksekutif dalam pembahasan anggaran dapat menghalangi pengakomodiran usulan legislatif.
Nugraheni dan Hidayat (2018) mengungkapkan bahwa ketidaksesuaian antara anggaran dan realisasi seringkali dipengaruhi oleh kebijakan publik dan kepentingan politik, menunjukkan kompleksitas interaksi antara perencanaan anggaran dan implementasinya. Di sisi lain, Habibi (2018) menyoroti bagaimana calon petahana dapat menggunakan belanja hibah dan bantuan sosial sebagai strategi untuk meningkatkan dukungan pemilih menjelang pemilihan.
Keseluruhan temuan ini menggarisbawahi kompleksitas yang terlibat dalam perencanaan dan penilaian anggaran sektor publik, yang tidak hanya bergantung pada keterampilan manajerial dan keuangan, tetapi juga pada dinamika politik yang mempengaruhi keputusan anggaran. Oleh karena itu, transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan yang kuat menjadi penting untuk memastikan bahwa anggaran sektor publik diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara adil dan efisien, sambil meminimalkan pengaruh kepentingan politik yang mungkin mengganggu proses ini.
Buruh negara yang memperhatikan demokrasi, sosial dan ekonomi
You might also like
