Pemilu 2024 di Indonesia menandai momen penting bagi pemilih pemula, termasuk mereka yang baru pertama kali berpartisipasi dalam proses demokrasi ini. Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menegaskan komitmennya untuk memastikan bahwa setiap warga negara, termasuk pemilih pemula, dapat menggunakan hak pilih mereka, bahkan jika mereka belum memiliki Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el). Ini merupakan langkah penting dalam melindungi hak dasar warga negara dalam berdemokrasi dan menegaskan pentingnya inklusivitas dalam proses pemilihan.
Betty Epsilon Idroos, anggota KPU, menyatakan bahwa pemilih pemula tidak hanya meliputi mereka yang berada dalam rentang usia 17 hingga 21 tahun, tetapi juga mencakup purnawirawan TNI dan Polri yang baru memperoleh hak suara setelah pensiun. Beberapa di antara mereka mungkin telah melakukan perekaman KTP-el namun belum menerima kartunya. Namun, hal ini tidak menjadi penghalang, sebab, selama terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), mereka masih bisa menggunakan surat keterangan atau dokumen lain yang sah sebagai pengganti KTP-el untuk memberikan suara mereka.
Dokumen pengganti KTP-el tersebut dapat berupa kartu pelajar, kartu tanda mahasiswa, paspor, atau surat izin mengemudi yang memuat foto dan identitas diri secara jelas. Hal ini menunjukkan fleksibilitas dalam aturan pemilu untuk memastikan tidak ada warga yang terhalang hak pilihnya hanya karena masalah administratif. KPU dan instansi terkait berupaya keras untuk mengakomodasi kebutuhan pemilih pemula ini, dengan menyediakan berbagai alternatif dokumen yang dapat digunakan untuk verifikasi identitas saat pemungutan suara.
Jumlah pemilih dalam Pemilu 2024 mencapai angka yang signifikan, dengan sebagian besar merupakan pemilih muda yang potensial untuk mempengaruhi arah masa depan politik negara. Oleh karena itu, partisipasi pemilih pemula sangat penting. Betty meyakini bahwa antusiasme kelompok ini akan tinggi, terutama karena sosialisasi yang intensif dan pendekatan yang dilakukan melalui media yang akrab bagi mereka, seperti media sosial dan film.
Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, Teguh Setyabudi, menambahkan bahwa telah dilakukan koordinasi dan persiapan matang terkait Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang meliputi pemilih pemula. Ini menunjukkan sinergi antara lembaga pemerintah untuk mendukung kelancaran pemilu.
Pentingnya aksesibilitas dan kemudahan bagi pemilih pemula dalam menggunakan hak pilihnya juga ditekankan oleh Romi Maulana dari Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR). Ia mengingatkan KPU dan instansi terkait untuk memastikan bahwa tidak ada hambatan teknis yang menghalangi pemilih pemula dalam berpartisipasi dalam pemilu. Ini mencakup akselerasi penerbitan KTP-el bagi mereka yang membutuhkannya.
Dengan upaya bersama dari berbagai pihak, Pemilu 2024 diharapkan tidak hanya sebagai ajang pemilihan umum, tetapi juga sebagai momentum pemberdayaan bagi pemilih pemula. Melalui partisipasi aktif mereka, diharapkan terjadi regenerasi dalam dinamika politik Indonesia yang lebih inklusif dan mewakili keberagaman suara masyarakat. Ini adalah langkah penting dalam memperkuat demokrasi dan memastikan setiap suara, termasuk suara pemilih pemula, terhitung dan berdampak dalam menentukan arah masa depan bangsa.
Pemilih dalam pemilu yang tidak memiliki KTP Elektronik (KTP-el) masih dapat menggunakan hak suaranya dengan mengikuti langkah-langkah berikut:
Dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan dan mengikuti prosedur yang ada, pemilih tanpa KTP-el tetap dapat berpartisipasi aktif dalam pemilu dan menggunakan hak suaranya untuk berkontribusi dalam proses demokrasi.
Mengeja Indonesia adalah sebuah gerakan yang otonom dan nirlaba, mengangkat isu-isu fundamental bangsa.