Demokrasi dalam Ironi: Dari Sorak Sorai Dukungan ke Gelombang Kritik Akademisi2 min read
Redaksi
9 Februari 2024 15:02
.
3 min read
Dalam panorama politik Indonesia, transisi sikap terhadap Presiden Joko Widodo dari tahun 2019 ke 2024 menggambarkan ironi yang mencengangkan. Pada 2019, euforia dukungan mengalir deras dari alumni perguruan tinggi, yang dengan bangga menggelar deklarasi dukungan untuk Jokowi, mengharapkan kepemimpinan yang akan melanjutkan transformasi Indonesia. Plaza Tenggara Gelora Bung Karno, yang menjadi saksi bisu deklarasi tersebut, seakan berbicara tentang harapan dan mimpi untuk lima tahun ke depan.
Namun, ketika kita meluncur ke tahun 2024, narasi ini berubah drastis. Gelombang kritik dan seruan untuk kembali ke nilai-nilai demokrasi dari kalangan akademisi menunjukkan adanya kekhawatiran mendalam tentang jalur yang diambil oleh pemerintahan Jokowi.
Kritik yang disuarakan bukan tanpa dasar. Petisi dan pernyataan sikap yang dilontarkan oleh sivitas akademika dari berbagai universitas tidak hanya mencerminkan kegelisahan, tapi juga kekecewaan yang mendalam terhadap apa yang mereka anggap sebagai penyimpangan dari prinsip demokrasi. Dari Petisi Bulaksumur yang diinisiasi oleh UGM hingga seruan dari Universitas Islam Indonesia, dan banyak lagi, setiap suara menuntut perhatian serius dari pemerintah untuk kembali pada koridor demokrasi yang benar.
Namun, tanggapan Presiden Jokowi terhadap seruan ini terasa sangat minim, hanya menyebutnya sebagai bagian dari demokrasi. Tanggapan ini, yang mungkin dimaksudkan untuk menenangkan, justru menimbulkan lebih banyak pertanyaan tentang sejauh mana pemerintah bersedia mendengarkan dan merespons secara substansial terhadap kritik yang diajukan.
Ironisnya, sikap defensif ini bertentangan dengan harapan yang sempat diberikan oleh dukungan massal pada tahun 2019. Saat itu, dukungan dari alumni perguruan tinggi tampak sebagai penegasan atas kepercayaan pada visi dan misi Jokowi. Namun, perjalanan lima tahun tampaknya telah mengubah banyak hal, dengan kepercayaan itu kini berganti menjadi ketidakpuasan dan kritik.
Kritik akademisi tidak hanya berhenti pada seruan verbal. Kejadian seperti putusan Mahkamah Konstitusi yang memungkinkan Gibran Rakabuming, putra Jokowi, untuk maju dalam pemilihan wakil presiden, menambah kecurigaan akan adanya manipulasi politik untuk kepentingan keluarga. Lebih lanjut, keterlibatan Jokowi dalam penyaluran bantuan sosial menimbulkan pertanyaan tentang netralitas dan integritas kepemimpinan dalam konteks pemilu.
Di tengah skenario ini, para akademisi berusaha keras untuk mengingatkan bahwa demokrasi bukan hanya tentang memenangkan pemilu, tetapi tentang menjaga prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan integritas. Mereka menuntut lebih dari sekadar lip service; mereka meminta tindakan nyata yang memperkuat fondasi demokrasi di Indonesia.
Pada akhirnya, kritik yang disampaikan oleh kalangan akademisi dan respon yang diberikan oleh pemerintah menunjukkan adanya ketegangan antara idealisme demokrasi dengan realitas politik yang kompleks. Ketika pemerintah mengabaikan suara-suara kritis atau meresponsnya dengan sikap defensif, hal itu hanya akan memperdalam keraguan terhadap komitmen mereka terhadap nilai-nilai demokrasi.
Di tengah pergolakan politik, penting bagi semua pihak, termasuk pemerintah dan masyarakat, untuk kembali pada prinsip-prinsip dasar demokrasi. Kita harus mengingat bahwa setiap suara kritis bukanlah ancaman, melainkan kesempatan untuk introspeksi dan perbaikan. Dalam dinamika demokrasi, kritik adalah aset berharga yang dapat membantu memperkuat fondasi negara dan memastikan bahwa kepemimpinan benar-benar mewakili kepentingan rakyat.
Melalui kejadian ini, kita diingatkan kembali tentang pentingnya mendengarkan, merespons, dan terutama, bertindak sesuai dengan nilai-nilai yang menjadi dasar demokrasi. Hanya dengan cara ini, kita dapat memastikan bahwa Indonesia terus bergerak maju, tidak hanya sebagai negara yang demokratis, tetapi juga sebagai negara yang adil, transparan, dan inklusif.
Mengeja Indonesia adalah sebuah gerakan yang otonom dan nirlaba, mengangkat isu-isu fundamental bangsa.
