Politik Sejarah dan Hari Jadi Daerah5 min read
Adi Putra Surya Wardhana
2 Agustus 2021 08:45
.
6 min read
Hari jadi daerah selalu menarik untuk diperbincangkan. Mengapa sebuah daerah bisa berusia ratusan tahun padahal daerah tersebut baru ditetapkan sebagai provinsi, kota atau kabupaten setelah Indonesia merdeka? Apakah benar daerah tersebut sudah eksis selama ratusan tahun? Mengapa hari jadi daerah bisa berubah-ubah? Apa sih dasar penetapan tanggal hari jadi daerah? Pertanyaan ini seringkali dilontarkan oleh masyarakat awam yang didorong oleh rasa penasaran.
Setelah membaca landasan yuridis tentang penetapan hari jadi daerah di beberapa daerah, penulis belum menemukan dasar hukum yang bersifat nasional. Rupanya tidak ada kriteria ajeg untuk menentukan hari jadi daerah. Artinya, kriteria hari jadi daerah yang satu pasti berbeda dengan daerah yang lain. Semua bergantung keputusan pemerintah daerah masing-masing.
Selain itu, hari jadi daerah rupanya berbeda dengan hari ulang tahun daerah. Hari ulang tahun daerah merujuk pada hari penetapan status daerah tersebut sebagai provinsi, kota atau kabupaten pasca terbentuknya tata pemerintahan NKRI. Sedangkan hari jadi adalah hari pertama kali terbentuknya pemerintahan di suatu daerah. Terbentuknya pemerintahan bisa terjadi pada masa kerajaan-kerajaan berkuasa. Kebanyakan daerah lebih memilih untuk merayakan hari jadi daerahnya. Mengapa?
Penetapan hari jadi daerah digunakan sebagai pemantik rasa kebanggaan daerah. Rasa kedaerahan dianggap bakal menyokong pembangunan daerah karena didukung oleh rakyat. Hari jadi daerah dianggap sebagai penggugah semangat kepahlawanan yang didasarkan pada narasi heroisme masa lampau.
Dari sini dapat dilihat bahwa hari jadi daerah selalu menggunakan pendekatan sejarah. Tim ahli dibentuk guna mencari dasar yang sahih. Tim ahli tentunya terdiri pula oleh sejarawan akademis dan non akademis. Yang menjadi masalah adalah penetapan hari jadi daerah selalu didominasi oleh pertimbangan politis. Sejarawan mesti berkompromi dengan pihak-pihak yang lebih berkuasa. Artinya, sejarah digunakan sebagai alat legitimasi untuk kepentingan pragmatis.
Peristiwa yang tidak berkaitan dengan awal mula tata pemerintahan suatu daerah sering dijadikan patokan. Hal-hal berkenaan dengan pembentukan tata pemerintahan pada masa kolonial juga diabaikan. Sentimen anti-Belanda mencuat dalam perumusan. Meningkatkan nasionalisme, daya juang, dan nilai kepahlawanan sering dijadikan alasan untuk tidak menggunakan peristiwa historis berkait dengan pemerintah kolonial Belanda. Othak athik Gathuk (mencocok-cocokkan) pun diterapkan agar bisa diterima oleh khalayak. Walhasil, penetapan hari jadi daerah menjadi semacam mitos sejarah.
Mitos Sejarah
Mitos sejarah adalah rangkaian narasi tentang suatu peristiwa sejarah yang dilebih-lebihkan sehingga sangat berbeda dengan peristiwa sebenarnya. Narasi tersebut lantas dipercaya sebagai suatu kebenaran. Akhirnya, masyarakat lebih memercayai narasi tersebut ketimbang fakta historis yang sebenarnya. Padahal, prinsip dasar sejarah adalah berupaya untuk mendekati kebenaran.
Tengoklah polemik hari jadi Surabaya. Salah satu komunitas sejarah, Begandring Soerabaia pernah membuat sebuah diskusi publik bertajuk “Menggugat Hari Jadi Kota Surabaya” pada 31 Mei 2021. Diskusi tersebut membuahkan kesimpulan, hari pengusiran armada Tartar (Kekaisaran Mongolia) oleh Raden Wijaya pada 31 Mei 1293 sebagai hari jadi Kota Surabaya tidak sesuai fakta sejarah.
Menurut Kuncarsono Prasetyo, pemilihan peristiwa pengusiran armada Tartar oleh Raden Wijaya yang dianggap bernilai heroik adalah sesuatu yang mengada-ada. Ini karena tidak ada relasi antara peristiwa tersebut dengan kemunculan tata pemerintahan Surabaya. Tiada fakta historis maupun arkeologis satupun yang menyatakan bahwa peristiwa tersebut terjadi tepat pada tanggal 31 Mei 1293.
Tanggal 31 Mei dipilih untuk menghindari tubrukan dengan tanggal perayaan hari penting lainnya. Artinya, sejarah hari jadi Kota Surabaya merupakan sebuah mitos sejarah yang dipercaya dan diwariskan sebagai sentimen anti kolonialisme semata untuk kepentingan politik oportunis.
Sentimen ini mengingatkan saya pada sebuah buku fenomenal karya Bambang Purwanto (2006) berjudul Gagalnya Historiografi Indonesiasentris!? Purwanto menggugat penulisan sejarah nasional yang selama ini hanyalah pembalikan dari perspektif kolonialsentris. Menggunakan sudut pandang dekonstruksi, Purwanto merajut benang-benang kusut penulisan sejarah nasional yang rupanya dilatarbelakangi oleh “kepentingan nasional”. Diskursus ini menjurus pada nasionalisme dan heroisme berlebihan. Tidak heran apabila penetapan hari jadi suatu daerah pun cenderung bersifat politis, ultra nasionalis, dan penuh dengan retorika.
Polemik hari jadi juga terjadi di Kabupaten Wonogiri. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri Nomor 5 Tahun 1990 tentang Hari Jadi Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri, hari jadi Kabupaten Wonogiri diperingati setiap tanggal 19 Mei. Dasar yang digunakan adalah peristiwa kedatangan Raden Mas Said ke Nglaroh pada 19 Mei 1741 AD. Nglaroh adalah salah satu wilayah di Wonogiri yang dijadikan daerah awal basis perlawanan terhadap VOC dan Mataram.
Berdasarkan Babad Panambangan (1918), peristiwa ini terjadi pada Rabu Kliwon, 3 Rabiulakhir Jimakir tahun sengkalan rasa rêtu ngoyak jagat. Jika dikonversi ke dalam kalender Masehi menjadi Minggu Pahing, 18 Juni 1741. Sedangkan Rabu Kliwon jatuh pada tanggal 6 Rabiulakhir Jimakir 1666 AJ atau 21 Juni 1741 AD.
Baca Juga:
Sementara itu, Sêrat Kulapratama (1912) menyebutkan bahwa kepergian Raden Mas Said dari Kartasura ke Nglaroh terjadi pada Rabu Kliwon, 3 Rabingulawal Jimakir Sengkalan Ngrasa Rêtu Ngoyak Jagad. Hari Rabu Kliwon sesungguhnya jatuh pada tanggal 1 Rabiulawal Jimakir 1666 AJ atau 17 Mei 1741 AD. Sedangkan tanggal 3 Rabiulawal jatuh pada Jumat Pahing, 19 Mei 1741 AD.
Dari sini nampak bahwa sumber-sumber sejarah penetapan hari jadi daerah Wonogiri pun menuai polemik. Masalah ini merupakan hal yang sering dijumpai dalam naskah-naskah Jawa. Penyebabnya adalah kealpaan sang penulis saat mencatat tanggal suatu peristiwa terjadi.
Naskah juga sering ditulis jauh setelah peristiwa sejarah terjadi, bahkan berbeda zaman. Alhasil tanggal-tanggal yang ditulis bisa jadi berupa perkiraan-perkiraan semata. Kesalahan juga dapat terjadi dalam proses penyalinan dan penurunan suatu naskah. Ada pula kepentingan tertentu yang berusaha untuk menggubah suatu karya sastra untuk kepentingan politis penguasa.
Namun demikian, polemik sesungguhnya bukan terletak pada kerumitan perhitungan tanggal, tetapi pada penggunaan nama Wonogiri untuk petama kalinya. Rupanya, penggunaan nama Wonogiri baru digunakan pada abad ke-19. Hal ini ditandai dengan pembentukan Kawedanan Gunung (Onderregentshap)Wonogiri oleh Praja Mangkunegaran pada 1847. Pada 1917, KGPAA Mangkunegara VII membentuk Kabupaten Wonogiri. Artinya, peristiwa historis pembentukan Kawedanan Gunung Wonogiri lebih logis dan empiris untuk menandai hari jadi Kabupaten Wonogiri daripada peristiwa kedatangan Raden Mas Said di salah satu wilayah Wonogiri.
Pemilihan peristiwa sejarah sebagai hari jadi Kabupaten Wonogiri disebabkan oleh pengaruh nama besar Raden Mas Said. Apalagi Wonogiri dahulu pernah menjadi wilayah Kadipaten Mangkunegaran yang didirikan oleh Raden Mas Said. Selain itu, ia memang terkenal sebagai pemimpin flamboyan yang berani melawan “penjajah kompeni”. Lagi-lagi diskursus nasionalisme dan heroisme digunakan sebagai legitimasi daripada meninjau awal mula kemunculan tata pemerintahan di sebuah daerah.
Kaum sejarawan sebenarnya tidak tinggal diam karena merasa punya tanggung jawab keilmuan. Hanya saja, suara kaum sejarawan jarang didengar. Terlanjur ditetapkan dalam peraturan daerah menjadi alasan. Padahal penentuan hari jadi daerah harus dilakukan dengan kaidah keilmuan, tanpa kepentingan politik maupun sentimen apapun. Memantik kesadaran sejarah khalayaklah yang semestinya menjadi tujuan. Dengan demikian, sejarah benar-benar dapat menjadi guru kehidupan yang mencerahkan demi masa kini dan masa depan.
Penulis adalah alumnus Ilmu Sejarah Universitas Sebelas Maret dan pegiat Komunitas Wedang Secang
