Mengeja Indonesia

Impor Beras: Sebuah Paradox Ekonomi-Politik Interest4 min read

Wacana impor beras sebesar 1 juta ton yang diambil oleh pemerintah di tahun 2021 melalui Kementerian Perdagangan perlu dipertimbangkan kembali. Seberapa urgen kebijakan impor beras dilakukan tentu perlu dikalkulasi secara rinci. Hal itu juga untuk mengonfirmasi apakah ketersediaan pangan di dalam negeri memang tidak mencukupi atau ada tekanan politik dibalik impor beras.

Interpretasi adanya kepentingan politik dibalik kebijakan impor beras bukan sesuatu yang baru. Ini adalah isu klasik yang terus berulang, di mana beras dijadikan sebagai komoditas kepentingan. Bagaimana beras dijadikan sebagai komoditas ekonomi politik yang hanya menguntungkan segelintir elit yang menjadi aktor dalam institusi ekonomi politik negara. 

Berkaca dari tahun 2018 silam di mana polemik impor beras yang menyeret Perum Bulog, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Pertanian mengonfirmasi bahwa ada perbedaan data yang saling klaim di depan publik. Tentu amat sangat disayangkan bagaimana instansi lembaga dan kementerian tidak memiliki data akurat dalam ketersediaan dan prakiraan pasokan pangan. Seharusnya kasus ini tentu menjadi warning bagi kementerian lembaga yang mengurusi persoalan pangan untuk mengambil kebijakan di bidang pangan secara prudent (hati-hati).

Kebijakan impor beras yang dilakukan oleh pemerintah bukan hanya persoalan ekonomi semata, namun juga bisa dilihat bahwa kebijakan impor beras juga merupakan persoalan politik. Komoditas beras dalam konteks pangan (food) bukan terbatas pada barang ekonomi yang harus didistribusikan secara merata untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Melainkan juga sebagai wujud atas realitas kepentingan monopoli penguasa dalam konteks politik. Impor beras menjadi bagian aktivitas ekonomi politik yang dapat mempengaruhi stabilitas sosial politik pula. Asumsinya adalah jika terjadi kelangkaan pangan dan ketersediaan pasokan pangan yang tidak mencukupi maka ini akan berdampak pada stabilitas sosial politik.

Pangan, Keamanan, dan Politik

Harus diakui memang jika persoalan pangan juga memang menjadi human security yang sangat vital. Tanpa pasokan pangan yang cukup maka ini akan menjadi ancaman dalam kacamata NTS (Non Traditional Security). Namun juga di sisi lain perlu dipahami bahwa impor beras (pangan) secara ekonomi politik juga akan berdampak luas bagi kelompok-kelompok tertentu.

Baca Juga:  Elektabilitas Palsu akibat Sesat Pikir Metodologis

Ada yang diuntungkan, dan ada yang dirugikan. Hal ini wajar karena secara kebijakan memang bersifat politis. Mereka yang memiliki modal cukup tentu dapat meresistensi dan mampu mengkounternya sehingga secara tidak langsung akan mengakumulasi keuntunganya. Namun bagi mereka yang berada dalam pusaran modal yang minimal tentu sangat berdampak.

Beras menjadi bagian dari komoditas pangan yang tidak bisa lepas dari politik ekstraktif. Hal ini didasari pada sebuah kenyataan jika beras (pangan) dihasilkan dari alam, ditanam di atas tanah, sehingga menjadi komoditas ekonomi politik ekstraktif dan sangat riskan dengan kemanan manusia. Tentu harus dipikirkan kembali ketika beras menjadi komoditas impor di atas sebutan pangan dan dibaiknya dipenuhi kebijakan yang bersifat politis.

Di sisi lain negara ingin menciptakan pasokan dan ketersediaan pangan yang cukup, namun di sisi lain ekonomi petani menderita akibat kebijakan impor. Jika dalam negeri saya memasuki musim panen raya, lantas impor beras untuk siapa? Selain itu siapa yang diuntungkan atas kebijakan politis ini dan bagaimana masa depan ekonomi petani?

Pertanyaan tersebut memang nampak sederhana. Namun perlu dicatat jika negara di sisi lain berusaha menciptakan keamanan pangan dalam konsep human security, di saat yang sama juga menciptakan ancaman ekonomi bagi kehidupan petani. Padahal laporan Human Development Report UNDP 1994 menegaskan jika dimensi human security meliputi ekonomi, kesehatan, personal, politik, pangan, lingkungan, dan komunitas.

Itu artinya dalam kasus impor beras ini di sisi lain menekan ancaman keamanan pangan dan di sisi lain menciptakan ancaman ekonomi. Kedua aspek ini bertemu dalam satu titi yang disebut dengan political interest. Oleh karenanya kesenjangan inilah yang harus diurai dengan menghilangkan political interest sehingga di saat yang sama aspek ekonomi dan pangan dapat tumbuh beriringan dan jauh dari garis ancaman.

Impor dan Kepentingan

Pada konteks politik globalisasi impor beras bukan sesuatu yang tabu dalam memahami kaburnya batas-batas negara. Globalisasi telah mengaburkan batas-batas negara sehingga setiap negara-negara terintegrasi dalam jaringan ekonomi, politik, sosial, dan sebagainya. Oleh karenanya ini menjadi strategi bagaimana memahami politik globalisasi dalam kasus impor beras sebagai realitas pertunjukkan ekonomi kapitalisme.

Baca Juga:  Sejarah Konsep Ideologi: Sebuah Refleksi untuk Pancasila

Aktor-aktor yang bermain tentu telah memetakan rencana yang akan diciptakan, sehingga ujung-unjungnya ada kepentingan tertentu. Untuk melihat kasus impor beras sebagai wujud human security dalam dimensi pangan tentu aktor-aktor dan institusi politik ekonomi ekstraktif harus menekankan dimensi kesetaraan dan keadilan sehingga mengenyahkan kepentingan politik semata.

Pada konteks salah satu dimensi human security, impor beras menjadi bagian penting sehingga jika memang itu mendesak dilakukan, maka sah-sah saja. Hal itu dikarenakan negara dalam hal ini memiliki kewajiban untuk menciptakan ketersediaan pangan yang cukup, agar hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh masyarakat sebagai warga negara dapat dilaksanakan.

Harus diakui jika impor beras yang akan dilakukan saat ini justru akan mencekik petani lokal. Padahal mereka baru akan masuk musim panen. Tentu impor beras akan membanjiri pasaran sehingga dampaknya adalah harga gabah petani lokal akan terimbas. Jika impor beras ini benar-benar dilakukan tanpa memperlihatkan kalkulasi realitas data pangan, maka kebijakan ini terlihat sangat dipaksakan.

Tentu tidak salah jika dibalik kebijakan yang dipaksakan pasti ada kepentingan. Komoditas beras bukan hanya persoalan ekonomi, namun sarat juga akan dimensi politis. Oleh karenanya aktor institusi politik ekonomi ekstraktif harus dipertanyakan apa motif kebijakan impor beras yang tidak ada urgensitasnya.

Hendy Setiawan

Mahasiswa Departemen Ilmu Pemerintahan FISIPOl Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Add comment

Follow us

Don't be shy, get in touch. We love meeting interesting people and making new friends.