Menggagas Perlawanan Rakyat, Apa Pentingnya?4 min read
Arsi Kurniawan
29 Maret 2021 08:49
.
5 min read
Sekurang-kurangnya, ada dua pertanyaan yang perlu diajukan dalam tulisan ini. Pertama, sejauh mana perlawanan rakyat mampu menggeser tatanan sosial, ekonomi, politik dan pembangunan dalam masyarakat? Kedua, mengapa intervensi rakyat dalam pembangunan perlu didorong dan penting, bukankah institusi negara adalah pihak yang paling bertanggung jawab dalam menyelesaikan problem yang tengah dihadapi rakyat?
Perlu dicatat, saya membuka ruang perdebatan kritis dalam menyanggah argumentasi dalam tulisan ini dengan argumentasi awal saya bahwa, kondisi sosial, ekonomi, politik dan pembangunan hari ini terutama di daerah, telah terdistorsi kedalam agenda kepentingan elite-korporatis yang berwatak oligarkis, dengan itu mengesampingkan kepentingan rakyat.
Di dalamnya, kepentingan-kepentingan dari berbagai pihak terintegrasi oleh kepentingan ekonomi-politik yang sama dengan mendesak partisipasi rakyat ke wilayah pinggir, mekanisme kontrol yang lemah, bahkan pencaplokan hukum hingga membentuk satu aliansi klientelistik, didalamnya para broker saling mengukuhkan kepentingan mereka. Pada tingkat inilah, perlawanan rakyat menjadi penting dalam rangka membendung dan mengamputasi kekuatan agenda elitee-oligarkis.
Jika diamati di berbagai daerah, menurut saya, kita sepakat bahwa perlawanan rakyat masih bersifat spontan dan dipengaruhi oleh kondisi atas apa yang secara langsung berdampak pada kehidupan ekonomi dan sosial mereka. Perlawanan demikian, pada tingkat tertentu sulit menggerakan kesadaran kolektif sebagian rakyat bila hal itu tidak berdampak langsung pada kehidupan ekonomi dan sosial mereka.
Sehingga perlawanan yang kita harapkan menjadi sebuah gerakkan yang lebih besar justru tersendat oleh belum masifnya kesadaran untuk melakukan perlawanan. Oleh karena hal itu, pertama-tama titik star yang kita rancang ialah menggagas perlawanan rakyat sembari membentuk kesadaran ekonomi-politik yang sama melalui pengorganisasian ditiap-tiap desa dan kampung, sembari mendorong sikap politik yang lebih luas keberbagai wilayah dengan tetap memperkuat ikatan solidaritas di antara mereka. Hal ini diperlukan dalam rangka menciptakan tingkat perlawanan yang lebih luas dan mengonsolidasi kekuatan rakyat.
Jika hal ini diabaikan, sangat mudah bagi sebuah agenda kepentingan yang lebih besar baik dalam isu-isu sosial, ekonomi, politik dan pembangunan menyisihkan kepentingan rakyat, sementara di sisi lain agenda kepentingan mudah ditata dan disesuaikan dengan kepentingan elitee. Sehingga untuk menjaga itu, hemat saya, perlawanan rakyat mesti digagas dengan tujuan mendorong agar perlawanan itu terus terjadi setiap saat.
Hal ini tentu memiliki dampak lanjutan, yakni berupaya memutus rantai agenda kepentingan elitee yang lebih besar, menghancurkan bibit-bibit kapital yang sedang tumbuh yang membawa dampak destruktif dan mencaplok kepentingan rakyat dikemudian hari.
Melawan Dominasi
Pasca runtuhnya Orde Baru, agenda pembangunan di daerah mulai kembali ditata dengan menempatkan rakyat sebagai subjek utama. Namun, sebagaimana menurut Vedi Hadiz (2005), runtuhnya Orba tidak berarti meruntuhkan dominasi oligarki, yang ada mereka justru tumbuh dan mengakar kuat di daerah. Sejauh kita amati, lanskap politik, ekonomi dan pembangunan di daerah kian didominasi oleh kehadiran elitee ditengah degradasi partisipasi rakyat.
Dominasi elitee dengan watak dasar yakni mencari rente semakin jelas diperlihatkan misalnya dalam suatu proyek yang dikerjakan ‘asal jadi’. Di daerah, misalnya di Manggara Timur, proyek-proyek seperti salah satunya pengaspalan jalan banyak ditemui yang dikerjakan setengah hati.
Banyak protes yang paling santer melalui media sosial (facebook) dilancarkan oleh masyarakat yang tidak puas dengan proyek demikian. Banyak tudingan berseliweran di media sosial bahwa tidak ada pengawasan yang super ketat, sehingga melahirkan apa yang masyarakat sebut sebagai ‘kontraktor nakal’. Saya menyebutnya ‘jebakkan elitee’, yakni suatu proyek pembangunan yang didalamnya didesain untuk mengakumulasi keuntungan pribadi.
Disinilah menurut saya dominasi elitee harus ditentang dan ditendang. Karena jika diabaikan, besar kemungkinan agenda kepentingan yang semakin besar bisa menyebabkan masyarakat terdepak dari lanskap pembangunan negara. Sebab itu, membiarkan dominasi itu tetap tumbuh, sama saja membiarkan pencaplokan kesejahteraan. Untuk menjaga itu, perlawanan dari rakyat harus dilakukan.
Politik Perlawanan
Dalam bukunya, Perlawanan Kaum Tani, James Scott (1993) melihat bahwa perlawanan sehari-hari dari kaum tani sangat penting dalam rangka melakukan pemberontakan sebagai sikap protes terhadap kebijakan yang kurang menguntungkan mereka. James Scott juga mencatat, perlawanan sehari-hari bisa dilakukan melalui menolak untuk membayar pajak, melakukan pencurian padi, dengan tujuan bukan untuk menggulingkan atau mengubah sebuah sistem dominasi, melainkan lebih terarah pada bagaimana petani bisa hidup dalam sistem yang ada – sekarang, minggu ini, musim ini (James Scott, 1993).
Hemat saya, dalam kondisi semacam inilah perlawanan rakyat perlu dilakukan, baik melalui protes jalanan, kritik melalui media sosial dan mengorganisir tatanan masyarakat lain, dengan tujuan memberikan tekanan terhadap kekuasaan yang didalamnya mengandung banyak agenda kepentingan elite.
Baca Juga:
Selain itu, dari gerakkan seperti ini yang diharapkan ialah intervensi rakyat terhadap agenda pembangunan mesti ditempatkan sebagai subjek paling rill. Di sini yang diperlihatkan ialah suatu politik perlawanan yang berusaha menggeser agenda elite menjadi kepentingan yang dikendalikan sepenuhnya oleh rakyat.
Karena itu, politik perlawanan semacam ini harus dibuka lebih luas dengan terus menyatukan masyarakat-masyarakat lain yang memiliki posisi politik yang sama. Kondisi di beberapa daerah hari ini memperlihatkan suatu perlawanan rakyat yang belum massif. Misalnya, berbagai kebijakan pembangunan infrastruktur di daerah yang dikerjakan asal-asalan, sampai tingkat tertentu masih terbatasnya upaya-upaya yang berusaha untuk melakukan perlawanan terhadap proyek-proyek yang berwatak elite.
Kita mengharapkan tanggungjawab tersebut kepada institusi negara yang ada, tetapi pada titik tertentu dengan situasi yang berbeda, institusi yang ada ‘tidak sepenuhnya’ mampu menyelesaikan itu. Saya tidak sedang pesimis dengan institusi negara, tetapi melihat konteks di daerah, hemat saya gerakkan perlawanan rakyat harus dilibatkan dan menduduki posisi sentral dalam rangka mengawasi dan membendung kekuatan elite melalui pengorganisasian. Sehingga dengan itu meminimalisir pembangunan “asal jadi”.
Anggota PMKRI Cabang Malang
