Mengeja Indonesia

Jebakkan Elit dan Pentingnya Perlawanan5 min read

Pembangunan pada intinya harus menghadirkan keadilan dan kesejahteraan bagi kepentingan masa depan rakyat. Dalam konteks itu, pembangunan musti diarahkan dan ditata untuk menjawab problem yang dihadapi rakyat dalam kehidupan keseharian mereka. Mulai dari masalah ekonomi, pendidikan, infrastruktur, kesehatan, sosial-budaya dan berbagai persoalan lain yang harusnya diselesaikan melalui desai kebijakan pembangunan.

Lantas bagaimana kita merespon pembangunan yang tengah dikuasai para elit yang kerjanya sibuk memperkaya diri serta berupaya menyingkirkan keberadaan rakyat dari domain pembangunan? Bagaimana kita membaca jebakan yang dipasang elit-elit tersebut melalui selubung pembangunan terutama di tingkat daerah?

Hemat saya, disinilah pentingnya perlawanan rakyat. Namun, perlu diingat, sekurang-kurangnya tulisan ini hendak menggambarkan tiga hal. Pertama, konteks pembangunan di daerah hari ini, ditentukan oleh elit-elit yang memegang kendali kekuasaan serta punya koneksi politik dengan kekuasaan dan dibentuk melalui hubungan kekerabatan (kekeluargaan) dengan kekuasaan. Implikasinya jelas, pembangunan justru mudah dikooptasi dibawah hegemoni kepentingan kekuasaan dari elit-elit, serta didalamnya terus berupaya memburu keuntungan (rent seeking) serta mempertahankan basis material bagi kepentingan mereka.

Kedua, hemat saya, perlawanan rakyat terhadap watak pembangunan demikian perlu dilakukan melalui pengorganisasian ditingkat bawah dalam rangka mendorong kekuatan rakyat bawah untuk melakukan gerakkan menumbangkan elit-elit yang berwatak bengis, korup, dan individualistis.

Ketiga, karena cakupan pembahasan elit yang saya kira sangat luas, perlu kiranya dalam tulisan ini saya mempertimbangkan bahwa, tulisan ini berupaya untuk melawan posisi elit-elit di daerah yang selalu bekerja di satu sisi mempertahankan basis material dengan mendistribusikan keuntungan hanya bagi kelompok elit dan di sisi lain mencoba meredam kekuatan perlawanan rakyat. Saya memilih melihat model elitis yang menyodorkan gagasan bahwa kekuasaan terdistribusi secara tidak merata yang pada gilirannya memunculkan adanya kelompok elit dan kelompok massa (Haryanto, 2005).

Pada tingkat demikian, kita terlebih dahulu harus memeriksa bagaimana elit-elit di daerah mendesain kebijakan pembangunan yang menguntungkan kepentingan mereka sendiri. Serta bagaimana rakyat terjebak kedalam desain pembangunan tersebut yang di dalamnya ditentukan oleh elit-elit yang ada. Lebih tepatnya, ada semacam ‘distribusi keuntungan’ diantara elit-elit dengan meminggirkan kepentingan rakyat sebagai subjek utama dari pembangunan.

Baca Juga:  Persaingan Politik Bukan Hal Yang Baru Di Negeri Ini

Inilah yang akan kita diskusikan dengan mempertimbangkan dua poin tersebut. Saya kira ini penting, sebab, kita tahu, pembangunan tidak otomatis berarti mengarah bagi kepentingan rakyat, melainkan mudah terjerat kedalam lingkaran kepentingan ekonomi-politik elit. Sementara pada sisi lain, kita harus menerima suatu kondisi dimana perlawanan rakyat terhadap elit masih terbatas, bahkan mungkin di beberapa tempat belum ada gerakkan pengorganisasian dalam rangka menumbangkan elit-elit demikian.

Elit dan Watak Pembangunan

Pertama, desain kebijakan pembangunan dengan pendekatan top down, saya kira tidak memberikan kepastian jaminan bagi kesejahteraan rakyat. Melainkan dalam kacamata saya, pendekatan demikian lebih terobsesi menguntungkan elit, sebab, desain pembangunan tidak melibatkan partisipasi rakyat.

Kedua, dalam upaya itu, untuk semakin mengokohkan posisi elit di daerah, yang dilakukan ialah memperluas koneksi politik, menguasai institusi pemerintahan di daerah dan bila perlu merangkul elit-elit dari luar dalam rangka memperkuat dominasi elit. Di sinilah sebenarnya terjadi apa yang disebut distribusi keuntungan diantara elit.

Apa yang tampak ialah, desain kebijakan pembangunan (mulai dari formulasi sampai tahap evaluasi kebijakan) justru terkendali dan digerakkan oleh elit. Sebab, dalam upaya itulah elit-elit yang ada akan mempertimbangkan dengan penuh kehatian-hatian sejauh mana mereka dapat menyedot keuntungan dan seberapa jauh pembangunan tersebut merugikan basis kepentingan material dan posisi politik mereka. Pada tingkat seperti ini, yang kita temukan ialah, dominasi elit dalam wilayah pembangunan, ekonomi, politik, infrastruktur, pendidikan dan pembangunan lain semakin kokoh, karena telah diperkuat oleh sumber daya yang di dalamnya basis kepentingan elit terjaga dengan sangat baik.

Di sana yang tampak dari watak pembangunan bukan lagi memperhitungkan kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Melainkan, watak pembangunan elit yang melekat dengan berbagai persoalan, seperti salah satunya pembangunan infrastruktur yang tidak berkualitas. Pembangunan seperti ini jelas merupakan proyek elit yang hanya memperhitungkan logika keuntungan material. Watak pembangunan seperti inilah yang hari-hari ini terjadi di daerah, dimana penguasaan elit dalam domain pembangunan negara semakin menguat yang hadir hanya untuk mengakumulasi keuntungan dan mempertahankan status quo.

Di sinilah yang saya maksudkan dengan jebakkan elit dalam pembangunan. Bagaimana elit-elit bekerja melalui desain kebijakan dengan memperhitungkan basis keuntungan material. Desain pembangunan seperti ini biasanya gemuruh dengan slogan ‘kesejahteraan rakyat’. Slogan semacam ini yang di desain dengan memperhitungkan keuntungan elit semata, hemat saya, justru adalah jebakkan bagi rakyat. Bahwa, rakyat memandang inilah pembangunan yang adil, merata. Namun sebenarnya desain pembangunan tersebut digerakkan dan dikendalikan elit dengan memperhitungkan keuntungan dan kerugian material.

Baca Juga:  Waras Bernegara Berarti Menjaga Lingkungan

Perlawanan Rakyat

Di tengah menguatnya posisi elit di daerah, hal ini justru tidak diimbangi dengan kekuatan perlawanan rakyat. Gerakkan rakyat masih terbatas, bahkan jika diamati, gerakkan rakyat di beberapa tempat belum nampak. Tentu hal semacam ini merupakan problem serius yang harus dituntaskan. Sebab, saya sendiri sangat pesimistis dengan mengharapkan institusi pemerintah daerah dan politisi. Keraguan saya ialah, bahwa baik institusi pemerintah dan politisi mudah mengabaikan kepentingan rakyat, melainkan mereka, menurut saya, lebih memilih mempertahankan basis politik dalam struktur kekuasaan.

Saya lebih memilih optimis dengan menggerakkan dan mengorganisasikan rakyat ditingkat bawah yang tentu tidak mudah terkooptasi oleh hegemoni kekuasaan. Sebab, menurut saya, jika dipersiapkan dengan matang dan dengan konsep perlawanan kuat, mandiri, terorganisir dan massif, saya kira gerakkan rakyat mampu menumbangkan elit-elit yang ada. Untuk alasan itu, melalui pengorganisasian rakyat dengan cara membentuk semacam wadah yang di dalamnya mereka diberikan ruang tentang persoalan yang mereka hadapi dan bagaimana mereka memahami dinamika pembangunan dalam keseharian mereka, menurut saya, adalah langkah yang bagus untuk sebuah gerakkan.

Karena itu, hal semacam ini menurut saya perlu dilakukan. Perlawanan rakyat musti digerakkan ditengah menguatnya dominasi elit. Saya melihat, bahwa elit-elit di daerah dengan penguasaan terhadap sumber daya yang dimiliki, harus dipatahkan. Sebab, apa yang tampak belakangan ini ialah, elit-elit itu makin memegang kendali terhadap penguasaan pembangunan bagi kepentingan elit. Di sinilah perlawanan rakyat menurut saya harus mendapatkan tempat.

Arsi Kurniawan

Anggota PMKRI Cabang Malang

Add comment

Follow us

Don't be shy, get in touch. We love meeting interesting people and making new friends.