Menakar Kekuatan Humor Politik

Nama komika Bintang Emon mendadak mencuat dalam linimasa media sosial beberapa waktu lalu. Hal tersebut terjadi karena kritik yang ia sampaikan pada tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK, Novel Baswedan. Unsur humor yang berhasil dinarasikan dengan baik oleh Emon dipandang menjadi salah satu daya yang memikat publik hingga menjadi viral seperti saat ini.

Komentar berbentuk video berdurasi kurang dari dua menit tersebut diunggah dalam Instagram @bintangemon. Semenjak diunggah pada Jumat (12/6) lalu, sudah terdapat lebih dari 1,5 juta likes diberikan warganet. Berbagai permasalahan muncul setelah video itu viral. Beberapa hari kemudian, Bintang Emon mendapat tuduhan dan komentar buruk dari buzzer bahwa dirinya mengkonsumsi narkoba. Tidak cukup sampai di situ, Bintang Emon juga telah dilaporkan ke Kementerian komunikasi dan Informatika (Kominfo).

Kasus senada juga menimpa seorang warga di Maluku Utara bernama Ismail Ahmad. Ia diperiksa Polres Sula usai mengunggah narasi humor dari Presiden Abdurrahman Wahid tentang polisi jujur. Ahmad diketahui mengunggah humor tersebut di akun Facebook pribadinya. Reaksi kepolisian yang dianggap berlebihan ini menyita perhatian masyarakat, bahkan Alissa Wahid yang merupakan putri dari Gus Dur pun ikut mengecam tindakan kriminalisasi tersebut.

Dari peristiwa di atas, dapat terlihat bahwa humor memiliki resistensinya tersendiri. Ia menjadi hal yang dinantikan masyarakat karena sifatnya yang dapat membangun suasana menjadi lebih cair, namun, fungsi itu tampak tidak berlaku bagi sebagian pihak. Dualisme ini yang mengundang sebuah tanda tanya: apakah tawa berbahaya bagi otoritas?

Humor Politik

Kemajuan teknologi dan informasi telah merangsang munculnya berbagai bentuk baru komunikasi politik. Media sosial mempermudah humor sebagai alat komunikasi politik yang dapat memancing tawa sekaligus memberikan penilaian.

Dannagal G. Young dalam artikelnya bertajuk Theories and Effects of Political Humor: Discounting Cues, Gateways, and the Impact of Incongruities (2017) menuliskan bahwa syarat utama dari humor politik yakni rancangan dan penyajian yang ringan, namun dapat mempertanyakan secara mendalam mengenai tatanan politik yang ada. Itu dicapai dengan menyandingkan ketidaksempurnaan realitas melalui visi dari institusi, kebijakan, maupun norma-norma politik yang ada di masyarakat

Sebagian besar masyarakat menyayangkan tuntutan ringan yang diberikan kepada penyerang Novel Baswedan. Upaya pemerintah untuk menegakkan keadilan dan semangat anti korupsi pun dipertanyakan kembali.

Baca Juga:  Hikayat Tukang Bubur Naik Haji

Sama halnya dengan lelucon Gus Dur tentang polisi jujur tentu berangkat dari sebuah realitas ketidakjujuran dari polisi yang ada di Indonesia. Hal tersebut dapat menjadi percikan tegangan antara masyarakat dengan institusi sehingga kekhawatiran akan munculnya berbagai konflik semakin menguat.

Disinilah kemudian para komedian harus menunjukkan perannya. Melalui humor, komedian dapat menjadi katup atau celah untuk keluarnya letupan-letupan dari tegangan-tegangan masyarakat sehingga akhirnya tidak terjadi perpecahan yang berarti.

Melalui humor yang dibuatnya, Emon maupun Gus Dur dianggap berhasil menciptakan itu. Dibalik amarah, kekesalan, dan kekecewaan yang timbul, nyatanya terselip gelak tawa dari masyarakat dalam merespon berbagai kasus politik yang terjadi di negeri ini.

Keluhuran Tujuan

Humor politik bisa hadir dalam berbagai bentuk. Wijana dalam artikel ilmiahnya yang berjudul Political Humor in Indonesian (2018) setidaknya membagi humor politik ke dalam dua bentuk. Pertama yakni humor eksposur (exposure jokes). Humor dalam kategori ini mengekspresikan kritik terhadap kondisi buruk terjadi di masyarakat. Kategori kedua, yakni apa yang disajikan oleh Bintang Emon ataupun Gus Dur, yaitu humor denigrasi (denigration jokes).

Itu adalah kategori humor yang tertuju pada tokoh atau institusi politik tertentu. Humor denigrasi menjadi cerminan atas ketidakpuasan dari banyak pihak tentang prestasi yang dilakukan oleh tokoh atau institusi politik tertentu. Walaupun demikian, humor denigrasi memiliki tujuan positif: untuk dapat memberikan evaluasi membangun kepada tokoh atau institusi politik yang dituju dan juga melepaskan masyarakat dari berbagai ketegangan politik yang timbul

Tujuan luhur ini terkadang sering disalahartikan. Alih-alih bersikap positif, tawa yang muncul dalam humor dipandang sebagai sesuatu yang berbahaya dan mengancam, terutama bagi otoritas. Humor politik acapkali dinilai sebagai suatu gerakan oposisi yang membentuk emosi negatif, sinisme, hingga menimbulkan ketidakpercayaan politik masyarakat kepada pemerintah. Karenanya tidak jarang otoritas berusaha untuk membungkam humor politik dalam masyarakat.

Secara historis, hal tersebut dibuktikan melalui jargon “Tertawalah Sebelum Tertawa Itu Dilarang” milik Warkop DKI. Jargon tersebut menjadi sebuah protes terhadap pengekangan yang kerap kali dialami grup komedi Warkop DKI pada pertengahan tahun 1970-an. Itu terjadi karena kehadiran mereka dianggap melawan pemerintah Orde Baru. Sekarang, usaha-usaha pembungkaman humor politik pun kembali muncul.

Baca Juga:  Novel Baswedan, Nasib Kasusmu Kini...

Walau tidak sekeras dengan apa yang dialami oleh grup komedi Warkop DKI, berbagai tuduhan dan komentar buruk yang dialamatkan pada Bintang Emon ataupun tindakan yang dialami oleh Ismail Ahmad memang tidak boleh dibiarkan. Alih-alih membungkam, keberadaan humor politik perlu untuk dilindungi. Itu dipandang sebagai bagian dari perwujudan kebebasan berekspresi dan berpendapat di ruang publik, sebuah ciri bagi negara demokrasi seperti Indonesia.

Tugas Para Komedian

Tugas berat sejatinya membebani para komedian di Indonesia. Humor politik seharusnya tidak hadir sebatas penggunaan konten politik sebagai sumber materi untuk lelucon mereka semata. Alih-alih menciptakan kefrustasian dalam masyarakat dengan kebijakan yang dihasilkan pemerintah, humor politik seharusnya dapat menghasilkan keluaran (output) berupa kegiatan kognitif dan intelektual yang melihat dan mengevaluasi sumber-sumber politik.

Dalam konteks sekarang, viralnya komika Bintang Emon tidak justru menyebabkan terjadinya pengalihan isu, namun menjadi percikan semangat bagi masyarakat dalam upaya mengawal kasus hukum penyidik KPK Novel Baswedan.

Kedua, media sosial dapat dimanfaatkan dalam rangka menjalankan humor politik. Viralnya komika Bintang Emon terjadi di dalam media sosial yang mayoritas digunakan dan diakses oleh genarasi milenial. Itu menghasilkan dampak dimana diskusi mengenai kasus yang diangkat oleh Bintang Emon, yakni mengenai kasus Novel Baswedan, kembali menghangat. Disinilah dapat ditemukan bahwa bahwa humor politik dapat menjadi cara baru bagi upaya pendidikan politik.

Generasi saat ini dipandang menghindari politik karena kerumitan masalah yang terkandung didalamnya. Padahal, sebagaimana disebutkan Bertolt Brecht, bahwa buta yang terburuk adalah buta politik karena semua hal berkaitan dengan keputusan politik. Humor politik menjadi solusi bagi permasalahan ini karena sifatnya yang dapat menyederhanakan masalah politik, membuat keberhasilan dan kegagalan politik lebih banyak dimengerti oleh masyarakat luas. Hingga pada sebuah penutup bahwa apa yang dialami oleh Bintang Emon dan Ismail Ahmad dapat menjadi sebuah refleksi bagi kita dalam merespon kehadiran humor politik di Indonesia: apakah ia sampai pada tahap yang sudah dijabarkan di atas, atau hanya sekedar menawarkan tawa yang semu dan hampa? Ingatlah bahwa tawa memang tidak sesederhana yang dipikirkan!


Sumber Ilustrasi: Mojok.com

Mahasiswa Ilmu Politik Universitas Airlangga, alumnus program Johannes Leimena School of Public Leadership (2018) dan Kader Bangsa Fellowship Program (2019).
Posts created 1

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Pos Terkait

Mulai mengetik pencarian Anda diatas dan tekan enter untuk mencari. Tekan ESC untuk batal.

kembali ke Atas