New Normal sebenarnya merupakan upaya untuk mempertahankan kebiasaan baik yang menjadi protokol Covid-19. Karena alasan ini, kebiasaan menggunakan masker, menghindari keramaian, menjaga jarak, dan sering mencuci tangan dengan sabun telah menjadi kebiasaan baru dalam kehidupan masyarakat. Namun, tidak semua dari mereka dapat melakukan hal seperti itu.
Meningkatnya korban pandemi Covid-19, terkait dengan kesulitan membiasakan hidup bersih dan tertib seperti protokol. Ketidakmampuan untuk hidup dalam gaya baru juga dipicu oleh sejumlah hal. Pertama, ketidaksiapan masyarakat untuk mengubah perilaku dengan suasana baru. Kedua, dorongan untuk kebutuhan ekonomi, serta ketidaktahuan yang disebabkan oleh faktor pendidikan yang dimiliki oleh sejumlah anggota masyarakat.
Tidak mengherankan, dalam menghadapi corona, berbagai sikap dan persepsi berkembang satu sama lain melalui berbagai pemahaman. Kondisi ini mempersulit penanganan pandemi yang belum memiliki vaksin.
Dalam masyarakat prismatik Riggs (1961), kepatuhan menjadi penting. Kepatuhan memudar ketika perbedaan sikap dan perilaku antara pemimpin dan rakyat terjadi. Jika eksekutif, legislatif, dan yudikatif seperti disebutkan Montesquieu sikap dan tindakan yang berbeda, legitimasi pemerintah bisa anjlok.
Dalam sistem triaspolitika, presiden sebagai pimpinan lembaga eksekutif, menjadi komandan tertinggi yang tugasnya dapat didelegasikan kepada para pembantunya. Karena itu, menteri sebagai pembantu presiden tidak dapat berselisih pendapat dengan atasan mereka.
Hal yang juga harus diciptakan adalah kekompakan pada dua pilar lainnya. Legislatif harus dapat mengarahkan anggotanya untuk tidak pindah ke “saluran lain” selama pandemi. Demikian juga, dengan yudikatif yang harus secara konsisten menegakkan aturan sehingga otoritas hukum dapat dipertahankan. Ketika ketiganya berbeda saluran, pasti akan membuat kebingungan baru di masyarakat.
Menurut Edward III (1980), perbedaan di atas berkaitan dengan komunikasi yang tidak efektif. Dampaknya, implementasi kebijakan untuk mengubah perilaku di tengah masyarakat menjadi lamban atau gagal. Untuk itu, pemilihan transmiter yang pas dengan ketepatan aliran pesan dari atasan ke sasaran membuat semua berjalan lurus. Dengan isi pesan dalam kebijakan yang tegas, lugas, dan jelas maka aspek clarity dapat dipenuhi agar mudah dipahami dan diteruskan kepada sasaran.
Hal penting lainnya adalah konsistensi antar pihak, antar waktu, dan antara ucapan dan perilaku para pelaksana kebijakan itu sendiri. Jika ketiga hal di atas tidak dapat diimplementasikan, perbedaan saluran akan terus bertambah. Dalam hal ini, kekakuan yudisial untuk menegakkan aturan menjadi penting sehingga semua pihak menyadari dan memahami pentingnya kebersamaan di masa-masa kritis. Karena itu, semua komponen pemimpin dan rakyat harus menetapkan target yang disepakati bersama dengan cepat ketika bencana ini melanda.
Buruh negara yang memperhatikan demokrasi, sosial dan ekonomi