Mendidik di Barak Militer: Menyoal Pendidikan Gaya Bank dalam Perspektif Paulo Freire

Belakangan ini, sejumlah sekolah di Indonesia mulai menerapkan pola pendidikan semi-militer atau “pendidikan barak militer” bagi siswa, khususnya mereka yang dianggap “bermasalah” dalam disiplin. Sebuah laporan BBC Indonesia berjudul “Tak semua orang tua izinkan”: Pro dan kontra pendidikan semi-militer yang diterapkan di sekolah-sekolah Indonesia menggarisbawahi antusiasme sekaligus kekhawatiran publik terhadap model pendidikan bergaya militer ini. Di Jawa Barat, misalnya, program mengirim siswa yang dianggap nakal ke barak militer menuai kontroversi. Komnas HAM dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sempat melayangkan kritik karena khawatir para siswa akan digembleng dengan pendidikan keras ala militer. Namun, penggagas program seperti Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menilai kekhawatiran itu berlebihan dan menegaskan pelatihan di barak hanya terkait pembentukan disiplin.

Di lapangan, implementasi pendidikan semi-militer ini mendapat beragam respons. Sebagian guru dan orang tua menyambutnya sebagai upaya positif untuk membentuk karakter siswa. Dalam sebuah program di Cianjur, Jawa Barat, contohnya, 30 siswa SMP dikirim ke barak Batalion Infanteri Raider 300 selama dua pekan untuk mengikuti boot camp pembinaan disiplin. Seorang guru bahkan berharap program seperti ini rutin diadakan tiap tahun ajaran baru, dengan alasan banyak orang tua yang mendukung dan ingin anak mereka ikut serta demi perubahan perilaku ke arah positif. Di sisi lain, tidak semua orang tua setuju. Ada orang tua yang keberatan melepas anaknya untuk dididik layaknya prajurit, khawatir pendekatan yang terlalu keras justru berdampak buruk pada psikologis anak. Kekhawatiran ini bukan tanpa alasan: psikolog anak Madasaina Putri menegaskan bahwa pendekatan otoriter tidak ideal untuk perkembangan remaja, apalagi jika dijadikan bentuk “hukuman”. Menurutnya, disiplin keras sepihak tanpa dialog dapat memperburuk masalah perilaku remaja.

Situasi ini mengundang pertanyaan fundamental: apakah mendidik di barak militer, dengan disiplin ala tentara, benar-benar solusi bagi pendidikan karakter? Ataukah justru mencerminkan model pendidikan yang mengekang kebebasan berpikir siswa? Untuk menjawabnya, kita dapat meninjau pendekatan Paulo Freire, seorang filsuf pendidikan progresif, yang secara tajam mengkritik model pendidikan otoriter melalui konsep “pendidikan gaya bank”. Perspektif Freire tentang pendidikan yang membebaskan dan kesadaran kritis dapat membantu kita menilai apakah pendidikan semi-militer sejalan atau bertentangan dengan tujuan sejati pendidikan.

Kritik Paulo Freire terhadap Model Otoriter

Paulo Freire, dalam karyanya Pedagogy of the Oppressed, memperkenalkan istilah “pendidikan gaya bank” (banking concept of education) untuk menggambarkan model pendidikan tradisional yang otoriter dan monologis. Dalam pendidikan gaya bank, guru diposisikan sebagai pihak serba tahu yang “menabungkan” pengetahuan kepada murid, sementara murid dianggap kosong dan tidak tahu apa-apa. Interaksi yang terjadi bersifat satu arah: guru mengajar, murid diajar; guru mengetahui segalanya, murid dianggap tidak tahu apa-apa; guru berpikir, murid dipikirkan; guru berceramah, murid mendengarkan dengan patuh; guru mengatur, murid diatur. Murid dalam sistem ini tak ubahnya objek pasif, bagaikan wadah atau celengan kosong yang diisi oleh guru, tanpa dilibatkan secara aktif dalam proses belajar.

Freire mengecam keras pendekatan semacam ini karena efeknya yang menindas dan “membungkam” daya kritis siswa. Ia menilai bahwa pendidikan gaya bank hanya akan melahirkan “budaya bisu” – situasi di mana murid kehilangan kesempatan bersuara dan berpikir mandiri. Pengetahuan dianggap sebagai hadiah dari guru, bukan hasil olah pikir bersama, sehingga murid tidak didorong untuk mengemukakan pendapat atau mengembangkan potensinya. Ruang gerak intelektual siswa menjadi sangat terbatas, bahkan terpenjara oleh hafalan dan kepatuhan semata. Dalam pandangan Freire, proses belajar yang demikian adalah “sangat tidak manusiawi” karena mereduksi murid menjadi benda mati alih-alih manusia berpikir. Inilah sebabnya Freire menyebut pendidikan gaya bank sebagai alat penindasan – suatu praktik pendidikan yang dehumanizing (tidak memanusiakan) peserta didik.

Sebagai tandingan dari model yang opresif itu, Freire menawarkan konsep pendidikan yang humanis dan membebaskan. Kunci utamanya adalah dialog dan kesetaraan. Guru bukan lagi “pihak penyetor” tunggal, melainkan berperan sebagai fasilitator yang belajar dari dan bersama murid. Freire menyebut pendekatan ini sebagai pendidikan dialogis atau “pendidikan hadap masalah” (problem-posing education). Dalam pendidikan dialogis, guru dan siswa duduk dalam posisi setara – keduanya sama-sama belajar, bertanya, dan berbagi pengalaman. Proses belajar dibangun melalui diskusi dan refleksi kritis, di mana pengetahuan tidak diberikan secara paksa, melainkan digali bersama dari realitas kehidupan siswa sehari-hari. Alih-alih menjejalkan materi, guru justru menciptakan ruang bagi siswa untuk berpikir kritis tentang dunia di sekitarnya, mengajukan pertanyaan, dan menemukan jawaban secara mandiri dengan bimbingan guru.

Dalam kerangka ini, muncul konsep kesadaran kritis (critical consciousness atau conscientização dalam istilah Freire). Freire meyakini bahwa tujuan hakiki pendidikan adalah menumbuhkan kesadaran kritis – yaitu kemampuan untuk menyadari realitas sosial, memahami ketidakadilan atau penindasan yang terjadi, lalu berani mengambil tindakan untuk mengubah keadaan tersebut. Kesadaran kritis tidak bisa dicapai dengan metode “ceramah satu arah” saja, melainkan melalui praxis – perpaduan refleksi dan aksi nyata. Dengan kata lain, murid perlu dilibatkan dalam dialog tentang masalah-masalah nyata yang mereka hadapi dan diajak berpikir solusi, sehingga mereka merasa menjadi subjek aktif yang berdaya, bukan objek pasif.

Bagi Freire, pendidikan selalu bersifat politis: ia dapat digunakan untuk membebaskan atau sebaliknya menundukkan. Dalam salah satu kutipannya yang terkenal, Freire menulis bahwa pendidikan dapat berfungsi sebagai alat yang memasukkan generasi muda ke dalam logika tatanan yang ada dan mendorong konformitas, atau menjadi praktik kebebasan – sarana bagi manusia untuk secara kritis dan kreatif berhubungan dengan realitas dan turut serta mengubah dunia mereka. Pendidikan yang pertama melanggengkan status quo dengan mencetak individu penurut, sedangkan pendidikan yang kedua membentuk individu merdeka yang mampu berpikir out-of-the-box dan berani melakukan perubahan. Jelas bahwa Paulo Freire memihak pada pendidikan sebagai praktik pembebasan, yang menghormati hak asasi dan martabat peserta didik. Pendidikan, menurutnya, “harus menjadi ruang dialog, bukan monolog” – arena di mana suara siswa didengar dan dihargai.

Pendidikan “Barak Militer” di Sekolah

Jika kita bandingkan konsep Freire di atas dengan praktik pendidikan semi-militer yang tengah marak, tampak kontras yang mencolok. Seperti apa pendidikan bergaya barak militer itu? Secara umum, model ini mengadopsi disiplin ketat ala pelatihan militer ke dalam lingkungan pendidikan sipil. Misalnya, siswa diwajibkan berbaris, mengenakan seragam ala militer, bangun pagi untuk apel dan latihan fisik, serta patuh tanpa tawar-menawar pada perintah instruktur. Setiap pelanggaran disiplin kerap diganjar hukuman fisik seperti push-up, lari keliling lapangan, dan sebagainya – serupa dengan pola pembinaan di akademi militer. Tujuan eksplisitnya adalah membentuk karakter disiplin, tanggung jawab, dan hormat terhadap aturan pada diri siswa, terutama mereka yang dianggap susah diatur di sekolah biasa.

Program pendidikan semi-militer semacam ini biasanya dikemas sebagai bagian dari “pendidikan karakter”. Di Cianjur, program dua minggu di barak TNI tadi merupakan pilot project Disdikpora setempat yang menyasar siswa dengan riwayat tawuran, geng motor, bolos sekolah, atau kenakalan remaja lainnya. Siswa tinggal di asrama militer, mengikuti jadwal harian yang padat dengan pengawasan tentara. Selama program, mereka bahkan tidak mengikuti pelajaran sekolah formal sama sekali, fokus sepenuhnya pada pembinaan sikap. Di Jawa Barat, Gubernur Dedi Mulyadi merencanakan program serupa berjalan 6 hingga 12 bulan bagi para remaja bermasalah, dengan peserta dipilih atas kesepakatan sekolah dan orang tua, serta pelaksanaan di beberapa daerah rawan kenakalan remaja. Artinya, ada remaja yang mungkin dipisahkan dari sekolah asalnya selama setengah tahun atau lebih untuk “digembleng” di barak. Pendekatan ini jelas sangat intrusif dan mengubah total pengalaman belajar siswa yang bersangkutan.

Para pendukung model semi-militer berargumen bahwa tindakan tegas diperlukan untuk menyelamatkan anak-anak yang sudah di ambang kenakalan serius. Daripada dibiarkan drop out atau masuk lingkaran kriminal, mereka lebih memilih anak-anak ini “diisolasi sementara” ke lingkungan berdisiplin tinggi agar jera dan kembali ke jalan yang benar. Beberapa orang tua bahkan merasa lega menitipkan anaknya kepada pihak TNI, dengan harapan ada efek kejut (shock therapy) yang dapat “menyembuhkan” perilaku buruk anak. Tidak sedikit yang beranggapan bahwa sekolah formal biasa gagal menangani siswa semacam ini, sehingga butuh campur tangan militer agar mereka belajar disiplin. Sentimen “lebih baik menangis sekarang daripada tertawa kemudian” sering terdengar – maksudnya, lebih baik anak merasakan kerasnya latihan sekarang ketimbang kelak bermasalah dengan hukum. Apalagi, model sekolah semi-militer bukan tanpa preseden: sekolah seperti SMA Taruna Nusantara atau lembaga kepolisian seperti AKPOL telah lama menggabungkan pendidikan akademis dengan pola asrama militer, meski biasanya dengan seleksi ketat dan atas pilihan siswa sendiri. Pendukung program barak militer di sekolah sipil kerap menunjuk contoh-contoh tersebut untuk membenarkan bahwa militerisasi pendidikan dapat diterima dan efektif.

Namun, di sisi lain, kritik tajam juga mencuat. Apa saja tantangan dan risiko dari pendidikan bergaya militer ini? Pertama, dari perspektif hak anak dan psikologi perkembangan, pendekatan yang terlalu keras dapat membawa dampak negatif. KPAI dan Komnas HAM telah mengingatkan bahwa keterlibatan institusi militer dalam mendidik anak sipil melampaui kewenangan dan bisa mengabaikan prinsip dasar pendidikan yang seharusnya ramah anak. Kedisiplinan versi militer dikhawatirkan akan menggeser peran guru dan orang tua dalam membina anak, seolah-olah tanggung jawab mendidik diserahkan kepada serdadu. Kemudian, ada potensi pelanggaran hak pendidikan: anak-anak yang dikirim ke barak untuk waktu lama praktis kehilangan akses kurikulum akademis selama masa tersebut. Meski tujuannya mengubah perilaku, mengorbankan hak belajar akademik tentu sebuah dilema serius.

Dari segi psikologis, pendekatan hukuman fisik dan tekanan mental justru bisa backfire. Remaja yang dipaksa patuh tanpa diajak memahami kesalahannya mungkin berubah sementara karena takut, tapi tidak menutup kemungkinan kembali berperilaku negatif setelah program usai, atau malah menyimpan trauma dan dendam. Bullying dan kekerasan verbal/fisik acap dianggap lumrah dalam pelatihan militer, padahal bagi remaja hal ini bisa meninggalkan luka psikologis. Psikolog Madasaina Putri mengingatkan bahwa “one size doesn’t fit all” – setiap anak punya latar belakang berbeda, sehingga pendekatan seragam dan keras berisiko menghasilkan efek beragam, termasuk memperburuk masalah. Ia menekankan perlunya intervensi yang individual dan kontekstual, bukan cara instan menyamaratakan solusi. Tidak adanya dialog dalam pola pembinaan militer juga disorot: remaja jadi tidak dilatih mengungkapkan emosinya dengan sehat, justru dipendam karena takut dihukum. Alhasil, akar masalah si anak mungkin tak pernah terungkap dan tertangani tuntas.

Aspek lain adalah internalisasi nilai. Apakah disiplin yang tertanam melalui paksaan akan benar-benar mengakar? Pendidikan idealnya membuat siswa memahami mengapa sebuah nilai itu penting (misal, kenapa disiplin dan tanggung jawab itu baik), bukan sekadar mematuhi aturan karena diawasi. Dalam program semi-militer, ada kekhawatiran siswa sekadar patuh di bawah tekanan, tanpa kesadaran kritis akan makna kedisiplinan itu sendiri. Mereka mungkin disiplin di depan pelatih, tapi tanpa pengawasan bisa kembali ke kebiasaan lama. Artinya, perubahan yang terjadi bersifat surface compliance (patuh di permukaan) alih-alih transformasi sadar.

Terakhir, penting dipertimbangkan bahwa sekolah adalah institusi sipil, bukan bagian dari fungsi militer. Militer memiliki budaya komando yang hierarkis, sedangkan pendidikan modern mengedepankan pembelajaran partisipatif. Jika batas antara keduanya kabur, dikhawatirkan dunia pendidikan kita bergeser ke arah yang anti-kritis. Sekolah berisiko berubah menjadi tempat indoctrination di mana kebenaran tunggal versi atasan harus diterima tanpa bantahan, mirip cara militer melatih prajurit untuk taat absolut. Padahal, masyarakat demokratis membutuhkan sekolah yang justru melatih warga muda untuk berpikir mandiri, berdialog, dan mengambil keputusan dengan nalar, bukan sekadar menurut perintah.

Otoritarian vs Dialogis

Bila Paulo Freire menyaksikan praktik pendidikan barak militer di atas, hampir dapat dipastikan ia akan melabelinya sebagai contoh nyata pendidikan gaya bank dalam bentuk paling ekstrim. Mari kita bandingkan satu per satu ciri pendidikan militer ini dengan prinsip Freire:

• Monologis vs Dialogis: Pendidikan semi-militer berjalan searah (top-down) – instruktur memberi komando, siswa wajib patuh. Tidak ada ruang bagi siswa untuk bertanya “mengapa”, apalagi mendiskusikan pendapat mereka. Ini jelas anti-dialogue. Freire menggarisbawahi bahwa dialog adalah esensi pendidikan yang memerdekakan. Tanpa dialog, yang tumbuh adalah budaya bisu, di mana siswa bungkam karena takut atau karena suara mereka memang tidak dianggap penting. Militerisasi sekolah cenderung membudayakan silence semacam itu: “diam adalah emas” menjadi motto, sebab bersuara malah dianggap pembangkangan. Akibatnya, kesadaran kritis tidak berkembang. Siswa menjadi apatis atau pasif, menerima saja apa yang diperintahkan. Dalam jangka panjang, ini membahayakan kemampuan generasi muda untuk berpikir kritis. Mereka mungkin tumbuh menjadi warga yang menurut pada otoritas tanpa berani mengkritisi, persis hasil yang dikhawatirkan Freire dari model pendidikan penindasan.
• Siswa sebagai Objek vs Subjek: Dalam pelatihan militer, siswa dipandang layaknya objek yang “rusak” dan perlu diperbaiki. Mereka dijadikan semacam pasien terapi kejut: diambil alih hidupnya untuk “dibentuk ulang”. Padahal, Freire mengajarkan bahwa siswa adalah subjek dalam pendidikan – mereka punya pengetahuan awal, pengalaman, dan suara yang harus dilibatkan. Program barak nyaris tidak mempertimbangkan masukan dari siswa tentang masalahnya sendiri. Misalnya, alih-alih menanyakan mengapa seorang siswa suka bolos (mungkin karena masalah keluarga atau beban belajar yang tidak menarik), pendekatan militer langsung menganggap siswa “malas” yang butuh dihukum agar jera. Ini mencerminkan mentalitas pendidikan gaya bank yang mengabaikan konteks unik tiap anak. Tidak ada penyesuaian individual, semua dipukul rata sesuai protokol militer. Padahal, seperti dikatakan psikolog, pendekatan tanpa memperhatikan profil psikologis unik anak justru tidak efektif. Freire pasti akan mengkritik hal ini sebagai pendekatan mekanistik yang menghilangkan sisi humanis pendidikan.
• Hukuman dan Ketakutan vs Pemahaman dan Kesadaran: Pendidikan barak sering menggunakan hukuman fisik atau tekanan mental untuk menegakkan disiplin. Rasa takut dijadikan motivator: siswa disiplin agar tidak dihukum atau dimarahi. Freire tentu menolak metode berbasis ketakutan seperti ini. Menurutnya, pendidikan seharusnya menumbuhkan kesadaran, bukan ketakutan. Disiplin yang ideal adalah disiplin diri yang lahir dari pemahaman – misalnya, siswa datang tepat waktu karena menyadari pentingnya menghargai waktu, bukan semata takut dihukum push-up. Model militer kemungkinan besar gagal membangun pemahaman semacam itu karena tidak melibatkan nalar siswa. Siswa tidak diajak refleksi kenapa perilaku mereka salah; yang ada hanyalah indoktrinasi bahwa melanggar aturan itu buruk dengan konsekuensi hukuman. Ini berlawanan dengan konsep praxis Freire, di mana aksi perlu disertai refleksi agar bermakna. Tanpa ruang refleksi, perubahan perilaku yang terjadi di barak bisa jadi semu belaka.
• Penyeragaman vs Kontekstualisasi: Militer terkenal dengan asas seragam (uniformity) – semua diperlakukan sama untuk membangun ketaatan kolektif. Pendidikan gaya barak pun demikian: ada jadwal dan aturan baku yang diterapkan ke setiap peserta, terlepas dari latar belakangnya. Freire sebaliknya menekankan pentingnya kontekstualisasi pendidikan: materi dan metode harus terkait dengan realitas hidup siswa. Jika seorang siswa bermasalah karena, misalnya, kemiskinan atau trauma, solusi pendidikannya mesti mempertimbangkan faktor tersebut, bukan sekadar memasukkan dia ke “mesin cuci” militer dan berharap keluar bersih. Dengan seragamnya pendekatan, model barak mengabaikan realitas sosial-ekonomi yang melingkupi perilaku siswa. Alhasil, penyebab utama kenakalan bisa luput. Freire pasti akan berargumen bahwa ini contoh pendidikan yang tidak dialog dengan realitas peserta didik – gagal menjawab “mengapa anak ini berperilaku demikian?” dan hanya fokus “bagaimana memaksanya berhenti?”.
• Kepatuhan Total vs Kesadaran Kritis: Output yang diharapkan dari pendidikan militer adalah siswa yang patuh dan disiplin. Sekilas itu terdengar bagus. Namun, kepatuhan total tanpa filter kritis berbahaya jika ditelan mentah-mentah. Freire mendambakan peserta didik yang kritis dan kreatif, mampu mempertanyakan otoritas yang tidak adil. Pendidikan militer cenderung menanamkan doktrin “setia pada komando atasan” sebagai nilai utama. Jika ini dibawa ke masyarakat luas, bayangkan generasi yang tumbuh tanpa berani mengatakan “ini tidak benar” ketika melihat ketidakadilan, karena sejak sekolah sudah dilatih bahwa melawan perintah adalah salah. Paradigma inilah yang dikritik Freire – pendidikan yang hanya melahirkan kepatuhan merupakan instrumen integrasi ke dalam sistem penindas. Berlawanan dengan itu, pendidikan seharusnya melahirkan individu yang peka dan berani mengubah sistem jika diperlukan. Maka dari itu, latihan militer di sekolah sipil bisa dilihat sebagai kemunduran dari semangat pendidikan demokratis. Alih-alih mewangikan aroma kebebasan, ia justru menyuburkan mentalitas tunduk.

Dari paparan di atas, terang bahwa praktik pendidikan semi-militer bertentangan dengan semangat pendidikan dialogis dan partisipatif yang diusung Paulo Freire. Model barak militer berpijak pada pendekatan otoriter sepihak, mirip dengan pendidikan gaya bank yang “menyekolahkan” ketaatan tanpa tumbuhnya pemahaman kritis. Tentu, disiplin dan karakter kuat adalah tujuan yang baik. Namun, caranya lah yang dipersoalkan. Freire mengingatkan bahwa cara mendidik mencerminkan pandangan kita terhadap manusia: apakah kita memandang murid sebagai makhluk merdeka yang bisa diajak berpikir, atau sekadar pion yang harus digeret agar tidak “nakal”? Pendidikan militer cenderung memilih yang kedua. Ini berarti, dari sudut pandang Freire, ada resiko besar dehumanisasi – siswa diperlakukan bukan sebagai manusia utuh pemilik hak dan suara, melainkan objek yang harus dibentuk sesuai kehendak otoritas.

Menuju Pendidikan yang Memerdekakan

Pada akhirnya, kita perlu merenung ulang tujuan dan metode pendidikan kita. Apakah kita ingin sekolah menjadi semacam barak yang melatih kepatuhan taklid? Atau kita lebih menginginkan sekolah sebagai taman yang menumbuhkan kreativitas, kritisisme, dan kemandirian berpikir? Paulo Freire melalui pemikirannya mengajak kita memilih yang kedua: pendidikan sebagai praktik pembebasan. Artinya, pendidikan yang memanusiakan siswa, menghargai martabat dan hak asasi mereka untuk berpendapat, sekaligus membimbing mereka menjadi pribadi disiplin karena kesadaran, bukan paksaan belaka.

Bukan berarti disiplin tidak penting. Justru disiplin yang lahir dari kesadaran diri akan lebih kokoh dan bertahan lama dibanding disiplin hasil intimidasi. Jika tujuan kita pendidikan karakter, mari perjelas: karakter seperti apa yang mau kita bentuk? Karakter yang teguh memegang prinsip dan empati, atau karakter yang hanya tahu “siap, laksanakan” pada perintah tanpa peduli benar-salah? Pendidikan dialogis yang digagas Freire tidak menoleransi perilaku buruk, tetapi menanganinya dengan cara yang reflektif dan mendidik, bukan menghukum semata. Misalnya, siswa yang berkelahi diajak berdialog memahami akar konflik dan dampaknya, lalu dibimbing mencari solusi damai – alih-alih hanya disuruh jungkir balik di lapangan. Pendekatan ini mungkin memerlukan kesabaran dan keterampilan lebih dari guru, tapi hasilnya adalah pemahaman mendalam pada diri anak, bukan sekadar kepatuhan kosong.

Bagi pembuat kebijakan, guru, maupun orang tua, fenomena pendidikan semi-militer ini menjadi cermin bahwa kita merindukan perbaikan disiplin di sekolah. Namun, mari berhati-hati agar niat tersebut tidak tersesat menjadi tindakan yang melanggar hak anak dan esensi pendidikan itu sendiri. Anak bukan tentara, dan sekolah bukan barak. Sekolah adalah ruang dialog untuk membentuk warga yang cerdas dan humanis. Meminjam kata-kata Freire, pendidikan harus membuka ruang bagi pemikiran yang merdeka, bukan menutupnya.

Di tengah tantangan kenakalan remaja dan krisis moral, jalan pintas berupa militerisasi pendidikan tampak menggiurkan. Tapi solusi jangka panjang yang sejati barangkali memerlukan kerja lebih mendasar: pembenahan kurikulum agar relevan dengan kehidupan siswa, pelatihan guru dalam pendekatan restorative dan komunikatif, keterlibatan orang tua dan komunitas, serta penguatan nilai di sekolah melalui keteladanan, bukan semata perintah. Langkah-langkah ini sejalan dengan semangat pendidikan progresif yang membebaskan, dan karenanya lebih sustainable dalam membangun karakter bangsa.

Sebagai penutup, marilah kita mengingat bahwa pendidikan adalah proses memanusiakan manusia. Setiap siswa punya martabat dan potensi yang perlu dijaga. Pendidikan gaya barak militer, dengan segala kedisiplinannya, seharusnya ditimbang kritis: jangan sampai demi “menyelamatkan” anak, kita justru mengorbankan jiwa merdeka mereka. Pendidikan yang ideal tidak hanya mencetak manusia yang patuh aturan, tapi juga yang peduli dan peka terhadap keadilan. Dengan demikian, alih-alih barak militer, biarlah sekolah-sekolah kita menjadi taman yang subur bagi tumbuhnya kesadaran kritis generasi penerus – generasi yang disiplin karena sadar, dan taat karena paham makna di balik setiap aturan. Itulah hakikat pendidikan yang memerdekakan, sebagaimana diimpikan Paulo Freire dan kita semua.

Referensi:

• Freire, P. (1970). Pedagogy of the Oppressed.
• Freire, P. (1974). Education for Critical Consciousness.
• Kompas.com – Dikritik KPAI dan Komnas HAM, Dedi Mulyadi: Artinya Kebijakan Saya Diperhatikan (06/05/2025).
• Kompas.com – Puluhan Siswa SMP di Cianjur Dibina di Barak Militer, Disdikpora: Bukan Hukuman, tapi Pendidikan Karakter (06/05/2025).
• Merdeka.com – Psikologi Ingatkan Dampak Buruk yang Bisa Muncul dari Mengirim Anak Bermasalah ke Barak Militer (05/05/2025).
• SalamYogyakarta.com – Melampaui Pendidikan ‘Gaya Bank’ (14/02/2023).
• CSSMoRA UPI Blog – Generasi Bisu Menuju Generasi Aktif (15/05/2016).
• Kompasiana – Pendidikan Yang Membebaskan: Mengatasi Budaya Bisu Freire… (2023).
• Freire, P. (1985). The Politics of Education: Culture, Power, and Liberation.
• Kompasiana – Pendidikan Yang Membebaskan… (2023).