Mengeja Indonesia

Filsafat Hukum: Bagaimana Kita Memaknai ‘Keadilan’ Saat Ini?5 min read

Sebelum jauh lebih dalam membahas mengenai filsafat, ada baiknya menyitir sedikit pengertian ‘filsafat’ itu sendiri apa dan bagaimana. Terlebih sebagai orang yang berlatar belakang akademik, tidak bisa dipungkiri dan tidak bisa jauh dengan alur pikir sistematik. Merupakan bagian dari usaha menjaga tataran keberlangsungan premis atau asumsi yang oleh masyarakat pada umumnya dianggap pemikiran monoton.

Filsafat adalah kegiatan berpikir secara sistematika yang hanya dapat merasa puas menerima hasil yang timbul dari kegiatan berpikir itu sendiri. Filsafat adalah refleksi tentang landasan kenyataan filsafat tidak hanya mempertanyakan “mengapa” dan “bagaimana”-nya gejala-gejala ini, melainkan juga landasan dari gejala-gejala itu yang lebih dalam, ciri khas, dan hakikat mereka.

Filsafat mencirikan cara berpikir secara radikal dan bebas. Radikal dalam artian sampai ke akar-akarnya (hakikat). Bebas diartikan dengan berpikir secara luas tanpa ada pengaruh intervensi kepentingan atau unsur campur tangan dari luar.

Filsafat dan Hukum

Maka dari itu, Filsafat Hukum merupakan ilmu yang mengkaji tentang hukum secara mendalam sampai kepada inti atau dasarnya yang disebut hakikat (Darji Darmodiharjo, Shidarta, 2004: 11). Seorang filsuf hukum pasti akan menggali sedalam dan selebar mungkin hal-hal yang berkaitan dengan hukum. Tidak hanya sebatas pada implikasi hukum pada jangkauan permukaan, tetapi juga menyibak pertimbangan-pertimbangan lain yang—justru lebih penting dari hukum itu sendiri—di balik keberadaan konsensus hukum.

Pada dasarnya, arti ‘hukum’ menurut ilmu pengetahuan hukum dengan filsafat hukum terdapat beberapa titik perbedaan. Kontras perbedaannya dapat kita amati pada sasaran objek materialnya. Ilmu pengetahuan hanya menyinggung sebatas apa yang tampak di depan mata dan di atas kertas. Sedangkan filsafat lebih dalam, jauh, analitik dan radikal dalam memandang suatu permasalahan.

Ilmu pengetahuan tidak dapat memberikan jawaban yang serba memuaskan kecuali jawaban yang sepihak. Misalnya dalam masalah hukum, ilmu pengetahuan hanya memberikan tawaran jawaban hanya dengan melihat gejala-gejala hukum belaka. Ia hanya melihat apa yang dapat dicecap oleh panca indra dan semata melihat hukum sebagai dan sepanjang apa yang telah menjamur dalam pikiran lumrah masyarakat; dibuat oleh penguasa dan memaksa.

Filsafat Hukum memberikan tawaran yang berbeda dalam memandang dan menilai ‘hukum.’ Dalam kajiannya, ‘hukum’ dibahas secara ketat dan mendalam dengan mempertimbangan gejala-gejala yang berkelindan di antara dan di balik hukum tanpa mereduksi pola pikir homogen masyarakat yang menilai hukum diatribusikan sebagai dogma dan sifatnya memaksa.

Meuwissen (2007: 1-19) menjelaskan dalil-dalil filsafat hukum yang salah satunya poinnya adalah filsafat hukum selalu berkaitan dengan hubungan antara hukum dan etika. Maka tidak salah kalau L. Bender O.P (1948) menyatakan secara tidak langsung bahwa filsafat hukum adalah bagian dari filsafat moral atau etika. Mengingat peranana filsafat yang selalu tidak tak menyasar pada ruang lingkup yang tidak dapat dilihat oleh panca indra.

Baca Juga:  Pemikiran Vladimir Ilyich Lenin

Ilmu hukum sendiri tidak bisa dilepaskan dari tiga kodrati besar; logika, etika dan estetika. Akal untuk logika, budi untuk etika dan rasa untuk estetika. Socrates pernah berkata bahwa tugas filsafat bukan menjawab pertanyaan yang diajukan, melainkan mempersoalkan jawaban yang diberikan. Oleh karenanya, filsafat berusaha memperjelas secara mendalam sejauh dimungkinkan oleh pencapaian pengetahuan.

“Hukum” yang Sebenarnya Seperti Apa ?

Dogma hukum yang sejak dulu kita kenal hingga sekarang; dibuat oleh penguasa untuk pelaku tindak pidana dan sifatnya memaksa. Tidak salah dan kita tidak bisa mencegah atas beredarnya dogma-dogma yang berada di sekeliling kita. Karena dogma juga bagian dari komposisi pengetahuan yang harus kita terima selain doktrin, premis juga hipotesa. Pun dalam al-Quran, dogma tidak lebih dari 3,5%. Selebihnya adalah pengetahuan bebas, wilayah makluk bisa campur tangan rekontruksi isi.

Lebih lanjut, kita terlalu kaku dan laten dengan anggapan bahwa hukum harus “begini” dan hukum harus “begitu,” tanpa melihat apa sesugguhnya dari objek hukum itu sendiri. Alasan yang pantas untuk membenarkan fenomena semacam itu, karena mindset orang Indonesia terlanjur dengan perihal yang ‘terlihat’ di depan mata dan dapat ‘dicecap’ oleh panca indra. Justru pertimbangan-pertimbangan di baliknya dicap tidak penting dan raib.

Filsafat hukum mendiktekan pada pengajaran secara filosofis. Demikian pula menurut Abdul Ghafur Anshori bahwa objek filsafat hukum adalah hukum dan objek dikaji secara mendalam sampai pada inti atau dasarnya, yang disebut dengan hakikat. Dari sini dapat dikerucutkan, terdapat celah perbedaan yang cukup signifikan mengenai pendefinisian ‘hukum’ menurut ilmu pengetahuan hukum dan filsafat hukum.

Adanya perbedaan jawaban atas pertanyaan tentang mana yang lebih determinan di antara keduanya, terutama perbedaan antara alternatif jawaban yang pertama (hukum menurut ilmu pengetahuan hukum) dan yang kedua (hukum menurut filsafat hukum), maka dalam pengejawentahan hukum di lapangan juga terdapat perbedaan. Disebabkan oleh perbedaan cara pandang ahli memandang subsistem kemasyarakatan.

Mereka memandang hukum dari sudut das sollen (keharusan) atau para idealis memandang hukum adalah pedoman yang harus ditegakkan secara nyata dan dipatuhi oleh seluruh objek hukum, termasuk dalam segala kegiatan politik. Sedangkan mereka yang memandang hukum dari sudut das sein (kenyataan) atau para penganut paham empirisme melihat secara realistis, bahwa hukum dalam pembuatannya besar kemungkinan dipengaruhi oleh campur tangan politik, bukan hanya dalam pembuatannya tetapi juga dalam kenyataan empirisnya.

Baca Juga:  Menguji Ideologi Pancasila di Tengah Pandemi Covid-19

“Keadilan” yang Sebenarnya Seperti Apa ?

Bertolak dari diferesiensi perspektif memandang hukum, ada beberapa peristiwa akhir-akhir ini mengenai kasus hukum di Indonesia yang kurang begitu mengenakkan untuk didengar. Kiranya, hukum di Indonesai jauh dari nilai integritas dan mulai terancam dengan manipulasi politis. Apa yang sudah dimusyawarahkan hingga mengkristal menjadi konsensus hukum bulat kini mulai menjadi wahana bermain bagi mereka yang dulu mendaulat.

Kita breakdown kembali masalah hukum di Indonesia. Kasus seorang nenek yang hidup sebatang kara, hanya karena mengambil beberapa kayu untuk melanjutkan keberlangsungan hidupnya terpaksa dikenai pertanggungjawaban pidana bui 1 bulan 15 hari. Sedangkan mereka para pemegang kuasa cum pengusaha seenaknya mengekploitasi hak pribumi dan bumi tanpa ada pertanggungjawaban tindak lanjut di kemudian hari.

Mengherankan juga mengharukan. Tidak hanya sejarah yang ditulis oleh para juara, kini hukum pun kena imbasnya. Justru dengan menyerang otoritas hukum, mereka (para pemegang kekuasaan hukum) menggunakan hukum sebagai tameng dan kedok belaka. Contoh mudahnya UU ITE. Pasal yang membatasi publik dalam bersuara dan berargumen secara bebas ini justru dijadikan oleh mereka sebagai celah kesempatan untuk melanggengkan kekuasaan mereka.

Peraturan yang sifatnya untuk keberlangsungan kemanfaatan dan kesejahteraan masyarakat luas sengaja diarsipkan hingga menunggu beragam reaksi yang datang. Itu pun mungkin yang keluar sah menjadi peraturan hanya beberapa dan sekali lagi sifatnya tetap merugikan. Berbeda dengan peraturan yang dilihat dari luar menyasar pada meja kerja mereka langsung dibahas kebut semalam. Sedihnya waktu rapat pemufakatan pintu ruangan belum ditutup rapat. Akhirnya informasi bocor dan muncullah beragam tanggapan hingga teror.

Harapan hukum bagi Indonesia tidak menuntut banyak. Hanya satu; pemegang kekuasaan hukum lebih memiliki integritas. Harusnya dalam mengkonsensuskan suatu hukum bebas dari intervensi politis dan campur tangan luar. Hukum dibuat untuk kepentingan bersama guna mencapai tujuan dan cita yang dikehendaki bersama. Pun dalam perihal pertanggungjawaban pidana tidak ada istilah ‘peng-istimewa-an’ dalam menyelasaikan tindak pidana. Di hadapan hukum semua rata dan sama, tidak ada pengecualian untuk siapa pun.

Muhammad Lutfi Nanang Setiawan

Mahasiswa UIN Walinsongo Semarang

Add comment

Follow us

Don't be shy, get in touch. We love meeting interesting people and making new friends.