Policy Paper: RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) Dalam Prespektif Kebijakan Publik

Sebagai sebuah kebijakan, tentunya RUU HIP tersebut mempunyai permasalahan-permasalahan yang harus ditampung atas berbagai kritik maupun tanggapan dari banyak pihak. Hal tersebut dikarenakan sebuah kebijakan publik akan dianggap berhasil dilaksanakan maupun dibatalkan, jika terdapat berbagai elemen yang memberikan argumentasinya untuk mempertanyakan maupun menguraikan sebuah kebijakan tersebut layak dipertahankan ataupun tidak.

Persoalan konsepsi kebijakan publik sebelumnya telah dikemukakan sebelumnya, berkenaan dengan tahapan proses pembuatan kebijakan. Sebagai sebuah policy paper tulisan ini bertujuan untuk mengadvokasi kebijakan yang digulirkan oleh pemangku kebijakan, untuk mempertimbangkan secara cermat dan tepat.